BKA Sudah Proses Surat Mendagri

Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Jalaluddin, menyatakan pihaknya sudah memproses surat Kemendagri RI

BKA Sudah Proses Surat Mendagri
SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
Merah Sakti menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 Korp Pegawai Negeri Sipil (Korpri 

* Terkait Pembatalan SK Mutasi 309 ASN Subulussalam

SUBULUSSALAM - Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Jalaluddin, menyatakan pihaknya sudah memproses surat Kemendagri RI terkait pencabutan SK mutasi 309 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Subulussalam.

Jalaluddin menyampaikan hal ini saat dikonfirmasi Serambi via ponsel, Rabu (9/1). Ia membenarkan adanya surat Mendagri Nomor 800/9674/OTDA tertanggal 11 Desember 2018 ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, terkait instruksi pembatalan tujuh SK mutasi ASN di Kota Subulussalam lantaran menyalahi aturan.

Jalaluddin menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan surat sebagai tindaklanjut perintah Mendagri itu. “Sudah kita persiapkan surat untuk Wali Kota Subulussalam,” kata Jalaluddin. Menurutnya, jika proses di BKA sudah selesai, maka tinggal ke Gubernur Aceh. Saat ditanyai apakah telah diteken atau dalam proses di kantor Gubernur Aceh, sesuai jenjang dan aturan? Jalaluddin berharap dalam waktu dekat ini surat terkait sudah tuntas dan dilayangkan ke Subulussalam.

Ditanya tanggapannya soal surat Mendagri RI terkait mutasi ASN Subulussalam, Jalaludin mengaku pihaknya membimbing untuk menerapkan aturan-aturan yang benar. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa mengatakan benar atau salah, kecuali menjelaskan aturan-aturan yang nantinya harus ditindaklanjuti sesuai surat Mendagri dan Gubernur.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri RI menyurati Plt Gubernur Aceh terkait aksi protes ASN yang terkena mutasi akhir tahun lalu. Dalam surat yang ditandatangani Dirjen Otda Kemendagri RI, Dr Soni Sumarsono, Mendagri memerintahkan dicabutnya tujuh Surat Keputusan (SK) mutasi yang dilakukan dalam kurun 2017- 2018.

Sementara sejumlah ASN yang dikonfirmasi mengaku lega terbitnya surat dari Kemendagri RI sebagai jawaban aspirasi mereka. Seperti disampaikan M Jhoni Ariza, mantan Kabag Organisasi. Menurutnya, surat kemendagri menjadi bukti jika mutasi yang dilakukan wali kota beberapa waktu lalu menyalahi aturan.”Alhamdulillah, ini suatu jawaban untuk kami pencari keadilan,” kata Jhoni.

Namun demikian, Jhoni yang merupakan mantan ajudan Walkot Subulussalam Merah Sakti berharap Plt Gubernur Aceh segera menanggapi intruksi surat yang ditujukan kepada Walkot Subulussalam dan Walkot Subulussalam nanti dapat menindaklanjutinya. Senada disampaikan para ASN lainnya.

Seperti diberitakan Serambi sebelumnya, surat Kemendagri memerintahkan Wali Kota Subulussalam mencabut tujuh SK mutasi dan mengembalikan 309 ASN ke posisi semula ini. Jumlah itu merupakan akumulasi mutasi sejak 18 September 2017 beberapa bulan sebelum Pilkada Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Subulussalam, Mustoliq yang dikonfirmasi Serambi, Kamis (3/1), mengaku jika surat tersebut belum dia terima. Lagi pula, kata Mustoliq, sesuai tujuan dan tembusan surat ke Gubernur Aceh dan Wali Kota Subulussalam, sehingga bukan merupakan kewenangannya memberikan jawaban.”Mohon maaf, karena surat itu ditujukan ke gubernur dan wali kota jadi bukan kewenangan saya memberikan jawaban,” kata Mustoliq.

Mustoliq yang ditanyai apakah ada menerima surat dari kemendagri tersebut, menjawab tidak ada tembusanya ke BKPSDM. Pun demikian surat Gubernur Aceh tindaklanjut dari surat Kemendagri belum ada ke BKPSDM setempat. Ditanyai soal tujuh SK mutasi yang disoal dalam surat Mendagri termasuk ASN apakah memang menyalahi aturan, Mustoliq menyatakan ‘no coment’ alias tak mau berkomentar. (lid)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved