Plt Gubernur Diharap Cabut SK Mutasi

Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Subulussalam meminta Plt Gubernur Aceh segera mencabut tujuh

Plt Gubernur Diharap Cabut SK Mutasi
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah 

* Terkait Pencopotan ASN di Subulussalam

SUBULUSSALAM - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Subulussalam meminta Plt Gubernur Aceh segera mencabut tujuh SK mutasi sebagaimana instruksi Mendagri dalam suratnya akhir tahun lalu. “Kami meminta Pak Plt Gubernur Aceh segera menengahi masalah ini. Jangan biarkan kami ASN menjadi terkatung-katung, tak jelas nasibnya,” kata Salbunis, salah seorang ASN Kota Subulussalam kepada Serambi, Selasa (15/1) .

Menurut Salbunis, nasib ASN di Subulussalam yang menjadi korban mutasi dalam kurun waktu satu tahun masih terkatung-katung, padahal Mendagri sudah memastikan jika pergantian jabatan tersebut melanggar aturan. Bahkan, lanjut Salbunis, melalui surat bernomor 800/9674/OTDA tertanggal 11 Desember 2018 yang ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Mendagri meminta dicabut tujuh SK mutasi karena dinilai bermasalah alias ilegal. Namun, hingga kini pihaknya belum mengetahui sejauh mana respons Plt Gubernur atas surat Mendagri itu.

Dikatakan, bukan hanya persoalan jabatan, tapi terkait proses pengajuan kenaikan pangkat dan golongan ASN lain yang kini turut terhambat. Salbunis mengaku golongan dan kepangkatannya sudah tak mungkin lagi, kecuali mendapat eselon. Kendati begitu, Salbunis berharap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bijak menyikapi masalah ASN di Subulussalam.”Kami mohon agar Pak Gubernur segera merespons, jangan biarkan kondisi ASN berantakan begini,” ujar Salbunis yang juga mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) dan mantan Kepala Inspektorat Kota Subulussalam.

Salbunis juga mengatakan, tak mungkin persoalan atau kisruh mutasi bermasalah ini dibebankan kepada wali kota/wakil wali kota terpilih. “Kan tidak mungkin ini dibebankan ke pemimpin mendatang. Kalau memang mutasi ini bermasalah pemerintah harus konsisten menuntaskan, sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi kelangsungan ASN ke depan,” harap Salbunis.

Sementara itu, sejumlah ASN yang dimutasi mengaku lega setelah terbitnya surat dari Kemendagri sebagai jawaban atas aspirasi mereka. M Jhoni Ariza, mantan Kabag Organisasi, mengatakan, surat kemendagri menjadi bukti jika mutasi yang dilakukan wali kota beberapa waktu lalu menyalahi aturan.”Alhamdulillah, ini suatu jawaban untuk kami pencari keadilan,” kata Jhoni.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri menyurati Plt Gubernur Aceh terkait aksi protes ASN yang terkena mutasi akhir tahun lalu. Dalam surat yang ditandatangani Soni Sumarsono, Mendagri memerintahkan dicabutnya tujuh Surat Keputusan (SK) mutasi yang dilakukan dalam kurun waktu 2017- 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) Jalaluddin yang ditanyai Serambi, via telepon seluler berjanji akan mengecek lebih dahulu apakah surat tindak lanjut instruksi Mendagri telah diteken oleh Plt Gubernur Aceh. “Nanti saya cek lagi surat tersebut,” jawab Jalaluddin. Setelah diteken, pihak BKA dikabarkan akan langsung turun ke Subulussalam membawa surat terkait guna menyampaikan ke BKPSDM setempat.

Sebelumnya, Jalaluddin mengaku pihaknya sudah mempersiapkan surat sebagai respons atas surat Mendagri nomor 800/9674/OTDA tertanggal 11 Desember 2018 ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah. “Sudah kita persiapkan surat untuk Wali Kota Subulussalam,” kata Jalaluddin.

Dijelaskan, jika proses di BKA telah selesai, tinggal diajukan ke Gubernur Aceh. Jalaluddin berharap dalam waktu dekat surat terkait sudah tuntas dan dapat dilayangkan ke Subulussalam. Jalaludin mengaku pihaknya hanya membimbing untuk menerapkan aturan-aturan yang benar. (lid)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved