Publis Hasil Audit Dana Desa

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mempertanyakan temuan pihak Inspektorat Kabupaten Nagan Raya terkait hasil audit

Publis Hasil Audit Dana Desa
Acehselatan.com
Ilustrasi 

* Permintaan YARA Kepada Inspektorat Nagan Raya

SUKA MAKMUE – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mempertanyakan temuan pihak Inspektorat Kabupaten Nagan Raya terkait hasil audit dana desa yang dilakukan pada tahun 2018 lalu. Hal itu dimaksudkan agar adanya keterbukaan kepada publik, supaya mejadi salah satu langkah dalam mencegah terjadi penyalahgunaan dana desa oleh para keuchik.

“Kita pertanyakan hasil audit Inspektorat, apa setiap temuan itu diserahkan kepada pihak berwajib atau hanya dilakukan pembinaan saja. Sebab, publik ingin tau bagaimana kinerja Inspektorat,” ujar Hamdani, Koordinator YARA Pantai Barat Selatan kepada Serambi, Sabtu (19/1).

Ditegaskan Hamdani, pihaknya berharap agar setiap adanya temuan penyelewengan dana desa bisa dipublis ke publik, terutama menyangkut dengan kerugian bagi masyarakat. “Juga harus diserahkan kepada pihak bewajib jika itu murni temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ke depan menjadi pelajaran bagi keuchik agar setiap kebijakan dalam pengunaan dana desa tak ada penyelewengan,” ulasnya.

Ia menambahkan, selain menjadi pelajaran juga sebagai salah satu langkah mencegah terjadinya penyelewengan dana desa, supaya para keuchik ke depan lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Hamdani menekankan, agar penggunaan dana desa tersebut dapat dilakukan secara transparan dan terbuka dengan mengedepankan musyawarah bersama aparatur gampong dan masyarakat. Tujuannya untuk mencegah terjadinya konflik antara sesama aparatur gampong atau aparat desa.

Dominan Kesalahan Administrasi
Sementara itu, Kepala Inspektorat Nagan Raya, Chairul Akbar menyebutkan, hasil audit dana desa tahun 2018 menguak fakta bahwa temuannya lebih didominasi kesalahan administrasi. Terkait hal ini, ujar Chairul, pihaknya terus melakukan pembinaan kepada keuchik dan aparatur gampong sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Meski begitu, dia menegaskan, jika ada temuan kerugian negara, maka Inspektorat tak segan-segan akan menyerahkan hal itu kepada pihak berwajib jika dalam tempo 60 hari tidak dikembalikan.

“Kita lebih kepada pebinaan terhadap pengunaan anggaran. Akan tetapi, jika ada kerugian tentu kita minta dikembalikan kepada negara. Bila dalam batas waktu 60 hari tidak dikembalikan, maka akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum,” pungkas Chairul Akbar.(c45)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved