Plebisit UU Organik Bangsamoro

Penduduk Cotabato dan Isabela Pilih ‘Ya’ untuk Mendukung UU Organik Bangsamoro

Kedua kota tersebut tidak berada dalam wilayah ARMM yang terdiri atas lima provinsi mayoritas Muslim di Mindanao.

Penulis: Zainal Arifin M Nur | Editor: Zaenal
ANADOLU AGENCY/JEOFFREY MAITEM
Warga memberikan suara mereka di Sekolah Dasar Sero Sentral, selama referendum di Maguindanao, Filipina, Senin (21/1/2019). Referendum diadakan di Filipina untuk meratifikasi Undang-Undang Organik Bangsamoro, yang akan menciptakan Daerah Otonomi Bangsamoro yang akan memungkinkan otonomi besar untuk Muslim Moro. Referendum diatur untuk memberikan Bangsamoro otonomi komprehensif yang ditunggu-tunggu. 

SERAMBINEWS.COM, COTABATO CITY – Penduduk di dua kota yang berada di Filipina selatan, Cotabato dan Isabela, telah menyalurkan hak pilihnya pada plebisit atau referendum bersejarah, Senin (21/1/2019).

Hasil penghitungan suara sementara atau tidak resmi, para penduduk di kedua kota itu memilih ‘Ya” untuk mendukung otonomi komprehensif bagi Muslim Bangsamoro.

Kantor Berita Turki Anadolu Agency memberitakan, Kota Cotabato dan Isabela telah memilih mendukung Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) yang akan menggantikan Daerah Otonom yang ada di Muslim Mindanao (ARMM) dengan Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM).

Kedua kota tersebut tidak berada dalam wilayah ARMM yang terdiri atas lima provinsi mayoritas Muslim di Mindanao.

Namun, dengan hasil pemungutan suara “Ya” akan memungkinkan bagi kedua kota tersebut untuk menjadi bagian dari BARMM, otonomi komprehensif Moro Muslim yang telah lama ditunggu.

Baca: Punya 50.000 Pasukan Bersenjata, MILF tak Pernah Pungut Pajak Revolusi (Bagian 6-Habis)

Baca: Referendum Bangsamoro Dimulai, dari Pengadilan Syariah Hingga Penonaktifan 40.000 Kombatan BIAFF

Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao atau BARMM ini akan dibuat setelah RUU Organik Bangsamoro (BOL) disahkan oleh parlemen.

BOL diatur untuk meningkatkan keuntungan hukum dan ekonomi bagi umat Islam di wilayah tersebut.

Dengan berdirinya pemerintah Bangsamoro, pengadilan hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut.

Otoritas regional akan diserahkan dari ibukota Manila ke pemerintah Bangsamoro.

Pimpinan unit Front Pembebasan Islam Bangsamoro atau Moro Islamic Liberation Front (MILF) bertemu di Camp Bilal di Munai, Lanao del Norte, Minggu 13 Januari 2019. Penasihat Presiden Filipina untuk proses perdamaian Mindanaoe, Carlito Galvez Jr. yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan keduanya sepakat untuk mengesampingkan perbedaan politik mereka dan bekerja untuk perdamaian dan pembangunan. Foto milik Brigadir Jenderal Thomas Sedano, Jr dari Angkatan Darat Filipina.
Pimpinan unit Front Pembebasan Islam Bangsamoro atau Moro Islamic Liberation Front (MILF) bertemu di Camp Bilal di Munai, Lanao del Norte, Minggu 13 Januari 2019. Penasihat Presiden Filipina untuk proses perdamaian Mindanaoe, Carlito Galvez Jr. yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan keduanya sepakat untuk mengesampingkan perbedaan politik mereka dan bekerja untuk perdamaian dan pembangunan. Foto milik Brigadir Jenderal Thomas Sedano, Jr dari Angkatan Darat Filipina. (mindanews.com)

Ketika BOL disahkan, kelompok Front Pembebasan Islam Moro (MILF) juga akan menonaktifkan 40.000 pejuang Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (BIAFF).

Namun, berdasarkan perjanjian, para pejuang Moro tidak akan menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah Filipina.

Senjata-senjata itu akan disimpan di sebuah tempat di bawah penjagaan komisi independen yang dibentuk atas persetujuan kedua belah pihak (MILF dan Pemerintah Filipina).

Komisi independen ini terdiri atas perwakilan negara-negara yang terlibat dalam proses perdamaian tersebut, antara lain, Malaysia, Turki, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Norwegia.

Pemimpin Front Pembebasan Islam Moro (MILF) Haji Murad Ibrahim berbicara kepada media menjelang referendum, di Sultan Kudarat, Filipina, Minggu (20/1/2019).
Pemimpin Front Pembebasan Islam Moro (MILF) Haji Murad Ibrahim berbicara kepada media menjelang referendum, di Sultan Kudarat, Filipina, Minggu (20/1/2019). (ANADOLU AGENCY/AHMET FURKAN MERCAN)

Tahap Akhir dari Perjanjian

Muslim Bangsamoro, yang lama dirampas kebebasannya di bawah A.S. dan negara Filipina modern, mencapai tahap akhir dalam perjanjian otonomi yang ditandatangani dengan pemerintah di Manila pada Juli 2018.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved