DPRA Didesak Cabut Mandat Malik Mahmud

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (Gempa) dan lintas organisasi

DPRA Didesak Cabut Mandat Malik Mahmud
SERAMBI/HARI MAHARDHIKA
Massa dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (Gempa) dan lintas organisasi menggelar aksi menolak Malik Mahmud Al Haythar sebagai Wali Nanggroe di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (28/1). 

* Sebagai Wali Nanggroe Aceh

BANDA ACEH - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (Gempa) dan lintas organisasi, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera menggelar sidang paripurna, dengan tujuan mencabut mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh periode 2018-2023. Permintaan itu disampaikan mahasiswa dalam dua aksi damai di Bundaran Simpang Lima Banda Aceh dan Gedung DPRA di Jalan Daud Beureueh, Senin (28/1).

Amatan Serambi, kemarin, puluhan mahasiswa terlebih dulu berkumpul dan berorasi di Bundaran Simpang Lima baru bergerak ke Gedung DPRA. Satu per satu orator menyampaikan pandangannya terkait Malik Mahmud yang dinilai tak punya prestasi. Pada dasarnya, massa mendukung keberlangsungan lembaga tinggi tersebut di Aceh. Hanya saja mahasiswa menilai proses pemilihan wali nanggroe beberapa waktu lalu cacat hukum.

Koordinator Aksi, Husnul Jamil mengatakan, terpilihnya Malik Mahmud Al Haythar telah melanggar Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tentang Lembaga Wali Nanggroe (LWN). Dalam Pasal 70 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, disebutkan bahwa wali nanggroe dipilih secara musyawarah oleh komisi pemilihan yang dibentuk secara khusus.

“Pemilihan itu jelas melanggar UUPA. Pasalnya, para ulama dari 23 kabupaten/kota tidak dilibatkan dalam pemilihan wali nanggroe tersebut,” kata Husnul. Dia juga mengungkapkan kekecewaannya sebab DPRA yang dinilai paham hukum justru mengukuhkan Malik Mahmud Al Haythar sebagai Wali Nanggroe periode 2018-2023 di Gedung DPRA, 14 Desember 2O18.

Husnul melanjutkan, Malik Mahmud dinilai tidak cakap dalam memimpin LWN. Sebab, setelah satu periode berlalu, tak ada kemajuan atau kontribusi nyata yang diberikan LWN kepada masyarakat Aceh. “Kami ingin sosok Wali Nanggroe yang mempersatukan bangsa Aceh, paham ilmu agama, fiqh, dan tafsir kontemporer,” jelasnya.

Selain meminta DPRA untuk mencabut mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh, massa juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran yang dialokasikan selama ini kepada LWN di bawah kepemimpinan Malik Mahmud. Tak hanya itu, mahasiswa meminta agar harkat martabat lembaga itu diperkuat serta mendesak Waliyul Hadi untuk membentuk komisi pemilihan secara transparan.

Aksi demo di Gedung DPRA Banda Aceh tak kalah semarak dibanding di Bundaran Simpang Lima. Mulai dari insiden pendobrakan pagar Gedung DPRA, membakar ban bekas di halaman, penghormatan Bendera Merah Putih, hingga berorasi untuk menyatakan sikap di depan Gedung Rakyat itu. Namun hingga aksi berakhir pada pukul 16.00 WIB, tak satu pun anggota DPRA yang datang menemui massa.

Koordinator Aksi, Husnul Jamil mengaku kecewa dengan sikap DPRA yang tak mau menemui mahasiswa. Padahal, rencana aksi tersebut sudah disampaikan melalui surat seminggu sebelumnya. “DPRA lari, tidak mau keluar. Padahal, ada anggota dewan di dalam gedung, tapi mereka pura-pura tidak tahu,” ujarnya, dan menyebut pihaknya akan terus memperjuangkan tuntutan itu dengan membangun konsolidasi di kampus-kampus.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved