Jangan Manfaatkan APBA untuk Kepentingan Pribadi

Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr Taufik A Rahim ikut bersuara tentang dana pokok pikiran

Jangan Manfaatkan APBA untuk Kepentingan Pribadi
ist
TAUFIK A RAHIM, Akademisi Unmuha 

BANDA ACEH - Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr Taufik A Rahim ikut bersuara tentang dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRA yang jumlahnya sangat fantastis. Dia berharap, anggota dewan tidak memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untuk kepentingan pribadi.

Menurut Taufik, anggota dewan tidak perlu malu ketika ada yang menyorot masalah dana pokir. Dia mengatakan, masyarakat sudah tahu bahwa dana pokir sama halnya dengan dana aspirasi yang selalu diperjuangkan oleh para wakil rakyat ketika pembahasan anggaran.

“Fungsi dewan silakan dimaksimalkan, tapi jika dewan ikut bermain dan memanfaatkan APBA maka dapat diperkirakan dan dipastikan ada kepentingan ekonomi dan politik lainnya terhadap penggunaan anggaran rakyat (APBA),” kata Taufik kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (7/2).

Berdasarkan catatan LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), alokasi anggaran pokir oleh DPRA tahun 2019 mencapai Rp 1,5 triliun. Masing-masing anggota DPRA bisa mengelola dana pokir sebesar Rp 20 miliar, sedangkan setiap wakil ketua Rp 45 miliar, dan ketua Rp 75 miliar.

Menurut MaTA, melalui anggaran ini semua aspirasi masyarakat akan direalisasi, tapi tak sedikit yang menengarai bahwa para wakil rakyat menarik fee besar sehingga anggaran tidak tepat sasaran.

MaTA menduga, besarnya dana pokir membuat banyak caleg tergiur dan kemudian mencalonkan diri sebagai anggota dewan.

Persoalan pokir, kata Taufik, sudah sangat dikenal oleh masyarakat, baik pengelolaannya maupun manfaaatnya. Taufik mengungkapkan, tidak sedikit anggota dewan yang menjadikan dana pokir sebagai modal politik baik untuk saat ini maupun di masa akan datang.

Besarnya dana pokir atau aspirasi tersebut ternyata tidak berdampak banyak pada kehidupan masyarakat baik secara ekonomi maupun lainnya. Buktinya, tingkat kemiskinan masih tinggi (16,89%), begitu juga dengan tingkat pengangguran di Aceh (7,39%).

Demikian juga produktivitas ekonomi masyarakat pada sektor riil dan basis kehidupan usaha juga meningkat dan berubah melalui peningkatan pendapatan per kapita atau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perhitungan riil dan current account juga meningkat. Kecuali pada sektor tertentu seperti migas dan pertambangan serta bukan sektor riil kehidupan masyarakat.

“Kita minta anggota dewan buktikan saja bahwa anggaran (pokir) itu bisa dipergunakan secara efektif dan berdampak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama pendapatan riil serta pendapatan per kapita masyarakat meningkat dan kemiskinan serta pengangguran menurun,” katanya.

Karena itu, Taufik menantang anggota DPRA untuk membuktikan penggunaan dana pokir tahun 2019 benar-benar bisa berdampak kepada rakyat. Dengan demikian, baru bisa diakui bahwa tidak ada penyelewengan atau korupsi dalam penggunaan APBA. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved