Kampanye Pemilu tak Ramah Lingkungan

Pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia dinilai masih tak ramah lingkungan

Kampanye Pemilu tak Ramah Lingkungan
PETUGAS menurunkan spanduk dan baliho yang lokasi pemasangannya melanggar aturan 

BANDA ACEH - Pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia dinilai masih tak ramah lingkungan. Buktinya, masih banyak peserta pemilu, khususnya di Aceh, yang memasang alat peraga kampanye (APK) mereka di pohon-pohon dengan cara dipaku. Selain itu, sebagian material APK juga berasal dari bahan yang tidak larut dalam air.

“Pohon yang dipaku bisa mempengaruhi kekuatan pohon, bisa cepat rapuh,” kata Yusrida Arnita MSc, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh pada diskusi publik tentang Pemilu Ramah Lingkungan di Gedung C Balia Kota, Senin (11/2).

Kegiatan yang diprakarsai Komunitas Perhimpunan Intelektual Aceh (Pintu Aceh) juga menghadirkan pemateri lain, yaitu anggota KIP Banda Aceh Yusri Razali, Ketua Panwaslih Banda Aceh Afrida SE, dan Gemal Bakri dari Zero Waste Aceh. Acara itu dibuka oleh Sekdako, Ir Bahagia Dipl SE.

Yusrida mengatakan, memang banyak caleg memasang atribut kampanye di tempat-tempat strategis dan tidak jarang di tempat yang dilarang oleh KIP. Pemasangan APK di pohon-pohon menjadi pemandagan tidak elok dan bahkan menjadi perhatian tamu dari luar Aceh. Selain kerap ditemukan APK di pohon, menurut Yusrida, peserta Pemilu juga menggunakan model alat kampanye yang bahannya mengandung vinyl, bahan yang tidak larut.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pelaksanaan pemilu ke depan tidak lagi menggunakan spanduk, tapi model kampanye dilakukan secara digital.

Aktivis dari Komunitas Zero Waste Aceh (ZWA), Gemal Bakri juga mengungkapkan bahwa isu lingkungan saat ini belum menjadi jualan para politisi. Padahal, isu lingkungan merupakan isu internasional. “Kita perlu lihat kembali apakah pemilu sudah ramah lingkungan atau belum,” katanya.

Sementara Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman yang diwakili Sekdako, Bahagia dalam sambutannya menyampaikan, pemasangan atribut di sembarang tempat dan penggunaan bahan atribut yang tidak ramah lingkungan menjadi masalah klasik pada kegiatan pemilu. Bertebarannya atribut kampanye sangat mengganggu kenyamanan dan keindahan kota.

“Fakta yang ada, hanya sedikit sekali atribut kampanye menggunakan bahan ramah lingkungan. Padahal, kegiatan pesta demokrasi ini dibutuhkan sebagai ajang mencerdaskan masyarakat, memberi manfaat ekonomi sosial dan budaya serta ekologi dan estetika,” katanya.

Kondisi seperti ini, lanjutnya, seharusnya menjadi isu kampanye para calon terutama dalam mengedepankan faktor ramah lingkungan. Karena penggunaan atribut kampanye yang tidak ramah lingkungan pada pemilu ini bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidakstabilan ekologi.

Ketua Panwaslih Banda Aceh Afrida yang juga menjadi pemateri dalam diskusi itu mengatakan, pihaknya terus menertibkan APK yang melanggar, termasuk yang dipasang di pohon. Padahal, katanya, sebelum masa kampanye dimulai peserta pemilu sudah diberitahukan dimana saja tempat yang boleh dipasang APK.

“Aneh setiap kali diturunkan, esoknya sudah dinaikkan kembali. Dari segi sanksi memang ada kelemahan. Setiap yang melanggar hanya diberi dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan diturunkan jika tidak diindahkan. Kalau sanksi pidana diberikan kepada pihak yang sengaja merusak APK caleg lain,” katanya.

Anggota KIP Banda Aceh Yusri Razali menjelaskan, dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam pemasangan APK harus memerhatikan keindahan kota, keamanan, dan tidak memasang di tempat terlarang seperti gedung pemerintah, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, dan rumah ibadah.

“Tapi anehnya banyak caleg yang berkilah bahwa APK yang dipasang itu bukan di tiang listrik (fasilitas pemerintah), tapi tiang lampu. Ini cara-cara untuk menghindar dari aturan saja. Padahal, kita sudah sosialisasi semua aturan tentang kampanye,” ujarnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved