Panwaslih Minta KIP Aceh Utara Coret Caleg Perindo

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Panwaslih Minta KIP Aceh Utara Coret Caleg Perindo
SERAMBINEWS.COM/JAFAR YUSUF
Panwaslihcam Matangkuli saat bersidang yang dipimpin Safwani SH. 

LHOKSUKON - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk tidak mengikutsertakan Bustaman, calon tetap anggota DPRK Aceh Utara nomor urut 1 dari Partai Perindo dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Aceh Utara pada pemilu 2019. Bustaman terbukti telah melanggar administrasi Pemilu.

Demikian antara lain isi putusan Panwaslih Aceh Utara yang dibacakan Ketua majelis pemeriksa, Safwani SH, didampingi anggota majelis pemeriksa, Yusriadi, Zulkarnaini dan T Yuherli, dalam sidang pamungkas, Selasa (12/2) sore di Sekretariat Panwaslih, Lhoksukon. Sidang itu dihadiri terlapor Bustaman bersama dua pengacaranya Armia MH dan Muzakir SH, serta pelapor Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslihcam) Matangkuli, yang terdiri dari Jauhari, Ibrahim Ali dan Juliadi

Diberitakan sebelumnya, Bustaman dilaporkan Panwaslihcam Matangkuli ke Panwaslih Aceh Utara karena diduga masih menjabat Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli. Temuan itu disampaikan Panwaslihcam Matangkuli dalam sidang kedua, Jumat (2/1) sore.

Disebutkan, dalam persidangan terungkap terlapor benar seorang perangkat desa yaitu sebagai kaur umum, hingga sekarang masih menjabat dan belum mengundurkan diri dari jabatannya itu. Saat mengajukan diri sebagai bakal calon anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Perindo, tidak menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan itu.

Karena hal tersebut, Panwaslih menyatakan terlapor melanggar administrasi pemilu, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Utara.

Panwaslih memerintahkan KIP tidak mengikutsertakan terlapor dalam Pemilu 2019. “Memerintahkan KIP Aceh Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari kerja, sejak tanggal putusan dibacakan,” kata Safwani.

Sementara itu pengacara terlapor, Armia MH kepada Serambi mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan terlapor untuk menentukan sikap selanjutnya setelah mendengar putusan tersebut. “Sedang berdiskusi, apakah akan mengajukan koreksi terhadap putusan tersebut kepada Bawaslu RI nantinya,” kata Armia.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved