Opini

Meminimalisasi Gap Kebijakan Dana CSR

QANUN CSR (Corporate Social Responsibility) di beberapa kabupaten/kota di Aceh sudah ada sejak 2016

Meminimalisasi Gap Kebijakan Dana CSR
IST
Corporate Social Responsibility 

Oleh Saifuddin A. Rasyid

QANUN CSR (Corporate Social Responsibility) di beberapa kabupaten/kota di Aceh sudah ada sejak 2016, namun qanun-qanun itu belum jalan (Serambi, 8/2/2018). Setidaknya ada dua qanun terkait pelaksanaan tanggung jawab perusahaan sebelumnya, yaitu Qanun No.15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Qanun No.7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan yang mengatur kontribusi korporasi untuk menjalankan kewajiban sosial dan lingkungan mereka. Namun amanat Qanun No.7/2014 sebagaimana termaktub dalam Pasal 65 ayat (2), untuk mengatur pelaksanaan secara detail kebijakan CSR itu belum terjadi (CSR untuk Aceh Hebat, Dr Muhammad Yasir Yusuf, Serambi, 25/1/2018).

Sesungguhnya bukan tiada upaya pemerintah provinsi untuk melahirkan qanun itu. Telah bahkan ada tim penyusun naskah akademik dan rancangan qanun melakukan penggalangan dan sosialisasi gagasan dengan kalangan perusahaan pada sekitar pertengahan 2016. Tetapi terjadi perbedaan yang tajam mengenai rancangan substansi materi naskah akademik yang didiskusikan antara kehendak pemerintah dengan dunia usaha. Kalangan perusahaan umumnya resistance dengan gagasan materi qanun yang disampaikan tim penyusun.

Tidak diketahui proses dan pertimbangan selanjutnya di legislatif, namun rancangan qanun CSR itu batal ditetapkan. Pemerintah Aceh kemudian menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No.65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Aceh, diundangkan di Banda Aceh pada 18 Oktober 2016.

Spirit mengatur
Upaya pemerintah daerah untuk mengatur melalui qanun tentang pelaksanaan kegiatan CSR di perusahaan itu dipersepsikan beragam di kalangan pegiat CSR khususnya di perusahaan (corporate CSR). Sebagian besar pelaku usaha dan atau investor merasa tidak nyaman. Bukan tidak nyaman dengan adanya qanun, tetapi dengan spirit yang mengesankan adanya “hasrat” pemerintah untuk masuk lebih dalam dan mengendalikan dari dekat untuk kepentingan pemerintah. Padahal disisi lain perusahaan sebagai entitas bisnis yang berdiri sendiri dan dilindungi UU memiliki kebijakan internal (corporate policy) terkait CSR yang dibangun secara proporsional dari norma, aturan hukum dan nilai (value) yang dianut perusahaan secara profesional.

Perusahaan akan resistance --bukan melawan tetapi berdiam diri, tidak tertarik untuk bekerja sama-- bila qanun atau perangkat hukum lainnya yang terkait CSR mengandung setidaknya empat keadaan, yaitu: Pertama, bila adanya keharusan menyetor untuk dikelola oleh pemerintah atau tim khusus yang dibentuk pemerintah. Perusahaan pada satu sisi tidak dapat melihat dana CSR itu sebagai pungutan. Dana CSR tidak boleh dipungut atau dikelola oleh pemerintah. Karena pada prinsipnya ini adalah dana perusahaan untuk masyarakat.

Pemerintah tidak punya dasar untuk pelaporan pertanggungjawaban dana CSR. Pemerintah hanya boleh mengarahkan program CSR agar bersinergi dengan program pemerintah. Penggunaan dana CSR selain untuk program dan operasional bisa dikategorikan tindak pidana. Dan jika itu dikelola oleh atau untuk pejabat pemerintah maka masuk kategori korupsi (Dr. Mukti Fajar, Dosen Fakultas Hukum dan Kepala LP3M UMY Yogyakarta).

Kedua, bila ada badan khusus perpanjangan tangan qanun untuk menjalankan kegiatan CSR atau diinisiasi sebagai mitra perusahaan dalam menjalankan kegiatan CSR. Setiap perusahaan memiliki prosedur (SOP) pengadaan barang dan jasa dan sistem pembayaran yang ketat, dan itu berlaku tidak terkecuali bagi kegiatan CSR. Dengan perhitungan dan pertimbangan tertentu, perusahaan dapat menjalankan sendiri kegiatan CSR langsung ke penerima manfaat (beneficiaries), melalui kontaktor (vendor) lokal dan bahkan menggunakan jasa pihak ketiga yang qualified dan profesional di bidangnya. Perusahaan tidak dapat bekerja di luar tiga mekanisme itu dalam implementasi program CSR.

Ketiga, bila ada indikasi keharusan membayar ganda. Bila sebuah qanun CSR mengindikasikan keharusan setor untuk pelaksanaan kegiatan yang dikendalikan satu badan khusus yang terpisah dari perusahaan, maka perusahaan perlu berpikir lebih. Yaitu perlu menyediakan dana lebih untuk membiayai sendiri kegiatan yang langsung bersentuhan dengan prioritas stakeholder dari masyarakat lingkar (ring) utama yang tentu hanya perusahaan sendiri yang tahu. Tentunya ini akan mahal dan tidak sejalan dengan logika bisnis suatu perusahaan.

Dan, keempat, bila ada indikasi cash untuk kegiatan non CSR. Satu kegiatan non CSR adalah yang terkait dengan politik. Bersentuhan dengan politik praktis bagi perusahaan di samping tidak memberikan manfaat bagi misi CSR perusahaan juga terhitung sebagai “dosa besar”. Semua perusahaan, saya pikir, menghindari politik, terlebih bagi perusahaan multinasional dan private companies. Karena hal itu bertentangan dengan kode etik perusahaan (code of business conduct/ COBC), yaitu semacam buku panduan hukum atau kode etik perusahaan yang sangat dipatuhi. Contoh lain kegiatan non CSR adalah membiayai kepentingan “pejabat” diluar ketentuan yang berlaku baik dalam konteks hukum positif negara maupun SOP perusahaan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved