MIGAS Mengalir ke Medan, Kemiskinan Mengendap di Aceh

*) Oleh: Prof Muhammad Irham

PEMBANGUNAN jalur pipa gas dari Aceh menuju Medan beberapa tahun terakhir kerap dipromosikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat pasokan energi Sumatera Utara.

Dengan panjang ratusan kilometer, proyek ini diklaim akan mendukung pertumbuhan industri, menstabilkan pasokan listrik, dan meningkatkan daya saing kawasan.

Namun di balik narasi besar itu, muncul satu pertanyaan mendasar, apa sebenarnya manfaat bagi Aceh sendiri?

Atau jangan-jangan, sekali lagi Aceh hanya menjadi penyedia bahan mentah yang menghidupi daerah lain, sementara rakyatnya tetap menonton dari pinggir lapangan dengan tropi kemiskinan?

Sejarah panjang Aceh menunjukkan pola yang berulang. Sejak era eksploitasi LNG Arun di Lhokseumawe pada 1970-an, Aceh menjadi salah satu lumbung energi terbesar di Indonesia.

Gas alam cair yang diolah di Arun sempat diekspor ke Jepang, Korea, dan Taiwan, menghasilkan devisa besar bagi negara.

Namun di tingkat lokal, Aceh tidak pernah benar-benar menikmati manfaat sebanding.

Industri petrokimia di Lhokseumawe yang diwakili Pupuk Iskandar Muda dan beberapa industri turunan justru melemah ketika pasokan gas berkurang, meninggalkan kawasan industri yang nyaris mati suri.

Kini, dengan rencana pipanisasi gas dari Aceh ke Medan, skenario serupa tampak berulang.

Gas yang seharusnya bisa menjadi bahan bakar kebangkitan industri Aceh justru dipasok untuk kebutuhan Sumatera Utara.

Medan dan sekitarnya akan mendapat pasokan energi yang lebih murah dan stabil, mendorong tumbuhnya pabrik, kawasan industri, dan lapangan kerja baru.

Sementara Aceh, lagi-lagi, hanya akan dikenang sebagai “lahan penghasil” tanpa menjadi “pusat penggerak”.

Kerugian pertama yang paling jelas adalah hilangnya nilai tambah ekonomi.

Gas bumi tidak hanya berfungsi sebagai bahan bakar, tetapi juga sebagai input utama bagi industri pupuk, petrokimia, hingga pembangkit listrik.