Dana Desa Bisa Kurangi Stunting

Wakil Bupati (Wabup) Pidie Fadhlullah TM Daud ST menegaskan, warga harus memanfaatkan dana gampong

Dana Desa Bisa Kurangi Stunting
SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI
Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud 

* Wabup: Plot Rp 15-20 Juta

SIGLI- Wakil Bupati (Wabup) Pidie Fadhlullah TM Daud ST menegaskan, warga harus memanfaatkan dana gampong untuk menurunkan angkat stunting atau anak bertubuh pendek yang kini banyak di Pidie. Kasus stunting banyak ditemukan di Pidie akibat asupan gizi dan pemeriksaan ibu hamil ke posyandu yang masih kurang.

“Dari total dana gampong yang diperoleh masing-masing gampong, hendaknya bisa dialokasikan Rp 15-20 juta untuk menekan angka stunting,” kata Wabup Pidie, Fadhlullah TM Daud ST kepada Serambi, Minggu (10/3).

Ia mengatakan, tingginya kasus stunting di Pidie bukan pengaruh konflik yang sebelumnya terjadi di Aceh. Salah satu penyebabnya, antara lain lantaran warga saat ini belum mampu mengakses fasilitas kesehatan yang tersedia. Ibu hamil misalnya, kata Wabup Pidie, idealnya harus rutin memeriksa kondisi kandungan ke puskesmas atau rumah sakit. “Ibu hamil jangan memeriksa kesehatan ketika sudah sakit,” kata dia.

Fadhlullah menambahkan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan kader petugas kesehatan harus lebih pro-aktif mendampingi ibu hamil secara rutin untuk dibawa ke puskesmas pembantu atau puskesmas. Program PKH itu untuk memaksa ibu hamil supaya memeriksa diri secara rutin ke posyandu. Dikatakan, jika anggota tubuh kerdil, maka pikiran pun kurang maksimal berkembang.

“Kita tidak boleh menyalahkan ibu hamil di pedalaman yang masih tabu untuk memeriksa kandungan di posyandu. Namun, saya rasa pendamping petugas PKH dan kader kesehatan harus lebih aktif mendorong ibu hamil datang secara rutin ke posyandu,” jelasnya.

Pemkab Pidie menginginkan angka kematian ibu melahirkan di Pidie bisa dikurangi. Sebab, saat ini angka kematian ibu melahirkan sekitar 15 orang per tahun, merupakan angka tertinggi di Pidie. Pemkab berupaya mengembalikan angka kematian ibu melahirkan hingga angka nol.

“Sebab, masalah kasus kematian ibu melahirkan merupakan indikator kesehatan yang harus kita kejar dan dibenahi di masa mendatang. Begitu juga angka kemiskinan di Pidie, harus mampu kita turunkan. Bahkan, di dalam RPJM kita targetkan angka kemiskinan mampu diturunkan satu persen setiap tahun. Alhamdulillah, tahun pertama mampu kita turunkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),” pungkasnya.

Secara terpisah, anggota DPRK Pidie Teuku Saifullah TS kepada Serambi, kemarin, mengungkapkan, Pemkab harus mampu mengurangi angka stunting di Pidie, yang kini berada di urutan teratas pada evel nasional. Mirisnya, tingginya kasus stunting itu terjadi pada saat Pidie melimpah dana. Salah satunya, kata T Saifullah, pada tahun 2019, Pidie menerima dana DOKA

mencapai Rp 152,91 miliar dan dana migas sekitar Rp 2,33 miliar. Dana tersebut sepuluh persen dialirkan untuk program kesehatan pada Dinkes Pidie.

“Kita terkejut dengan angka kasus stunting yang sangat tinggi di Pidie, yang harus mampu dikurangi. Temuan tingginya angka stunting di Pidie justru ketika dana melimpah. Apa salahnya dengan bayi yang kekurangan asupan gizi, berdampak kepada pertumbuhan tidak normal. Kesalahan itu harus dicari, agar ke depan kasus stunting di Pidie mampu dihapuskan,” ujarnya. (naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved