Progres Poyek Jalan Tol Aceh Pesat

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dr Ir Muhammad Basuki Hadimuljono MSc

Progres Poyek Jalan Tol Aceh Pesat
SERAMBI/BUDI FATRIA
MENTERI PUPR RI, Basuki Hadimuljono melihat langsung lokasi pembangunan jalan tol Aceh, di kawasan Montasik, Aceh Besar, Senin (11/3) 

* Hampir 10 Km Badan Jalan Dibuka

BANDA ACEH - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dr Ir Muhammad Basuki Hadimuljono MSc, menyatakan progres (kemajuan) pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol Aceh, ruas Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), sepanjang 74 kilometer (km) tergolong pesat (cepat sekali).

“Pada tanggal 15 Desember 2018 Presiden Joko Widodo baru saja melakukan peletakan batu pertama ruas jalan tol tersebut di Blang Bintang, Aceh Besar. Sekarang, pembukaan badan jalannya malah sudah sampai ke Indrapuri. Progres proyeknya sangat progresif atau cepat,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada wartawan di Bukit Eumpee Awe, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, ketika meninjau lokasi badan jalan tol yang sudah dibuka dari Blang Bintang ke Indrapuri.

Basuki mengatakan sangat terkejut ketika pihak PT Hutama Karya selaku penanggung jawab/pemilik proyek dan PT Adhi Karya, selaku pelaksana proyek jalan tol Aceh, mengajaknya ke lokasi badan jalan yang sudah dibuka. Pekerjaan land clearing -nya baru berjalan tiga bulan, tapi realisasi pembukaan lahan badan jalan tolnya sudah hampir 10 km dari Blang Bintang-Montasik-Indrapuri.

Menurut pihak PT Hutama Karya dan PT Adhi Karya kepada Menteri PUPR dalam pertemuan di Basecamp Proyek Tol Aceh di Blang Bintang, pembukaan badan jalan tol dari Kecamatan Blang Bintang-Montasik-Indrapuri berjalan lancar. Panjang jalan yang telah dibuka pun hampir 10 km. Salah satu faktor pendukungnya karena di Kecamatan Indrapuri pembebasan tanahnya sudah terealisasi 100 persen. Tanah yang sudah dibebaskan di Kecamatan Indrapuri mencapai 6,78 km.

Di Kecamatan Montasik, lanjut Basuki, masih ada tiga persil lagi atau 13 persen dari 3,5 km yang hendak dibebaskan. Sedangkan di Kecamatan Blang Bintang, ada 37 persil yang belum dibebaskan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain, masih ada yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tanahnya masih merupakan objek sengketa keluarga, statusnya tanah wakaf, tanah TNI AU di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), dan lainnya.

Untuk urusan tanah TNI AU di Lanud SIM, kata Basuki, pihak Kasatker Pembebasan Tanah, PT Hutama Karya dan PT Adhi Karya, sudah menyampaikan masalahnya kepada Kepala Staf Angkatan Udara dan Panglima TNI untuk penyelesaiannya. “Saat ini pihak pelaksana proyek sedang menunggu keputusan dari Kepala Staf TNI AU dan Panglima TNI untuk pemanfaatan tanah tersebut,” ujarnya.

Secara umum, menurut laporan Kasatker Alvisyah kepada Menteri PUPR, pembebasan tanah untuk jalan tol Sigli-Banda Aceh belum menjadi penghambat dalam pelaksanaan fisik proyeknya. Proses pembebasannya tergolong cepat dibandingkan di daerah lain.

PT Hutama Karya, lanjut Basuki, meminta tambahan dana lagi kepada PUPR untuk melanjutkan pembayaran tanah masyarakat yang hendak dibebaskan di tujuh kecamatan lainnya. Anggaran untuk pembebasan tanah yang telah dialokasikan Rp 350 miliar itu telah dipakai Rp 172 miliar dan sisanya Rp 178 miliar lagi akan digunakan untuk pembayaran tanah masayarakat yang akan dibebaskan, yaitu di Kecamatan Kuta Cot Glie, Baitussalam, Darussalam, Kuta Baro, Seulimuem, Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dan Padang Tiji, Pidie.

Pada 14 Maret 2019 di dua kecamatan akan dilakukan musyawarah penetapan harga, setelah tanah penilaian harga tanah masyarakat dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selesai.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved