Jubir Kaukus Barat Selatan Aceh Minta Jokowi Copot Menteri Sofyan Djalil
Padahal, kata Taf Haikal, Presiden Jokowi berkomitmen tanah HGU yang telah berakhir izin dan dikembalikan ke negara, harus dibagi kepada rakyat.
Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Ansari Hasyim
Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Juru Bicara Kaukus Barat Selatan Aceh, Taf Haikal meminta Presiden Jokowi mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (BPN RI) Sofyan Djalil.
Haikal menilai selama menjabat sebagai Kepala BPN RI banyak persoalan tanah dan sengketa lahan di Indonesia khususnya di Aceh tidak terselesaikan dengan baik.
Bahkan, dari sejumlah kasus di Aceh, khususnya di Pantai Barat Selatan Aceh, selalu merugikan rakyat.
Baca: Kisah Kakek Reino Barack Suami Syahrini, Omar Barack Ternyata Tokoh Samarinda yang Anti-Belanda
Baca: Beredar Kabar Syahrini Pernah Nikah dengan Pak Haji Banjarmasin, Lia Tiga Srigala Angkat Bicara
Baca: Video Agum Gumelar Sebut Detail Penculikan 1998, Ini Komentar Suryo Prabowo dan Aktivis HAM
"Salah satu contoh, persoalan HGU PT Cemerlang Abadi, yang sudah berakhir izinnya Desember 2017 lalu. Namun, hingga saat ini tidak ada kejelasan dikembalikan kepada masyarakat, bahkan terkatung-katung," ujar Haikal saat berkunjung ke Abdya, Rabu (13/3/2019).
Padahal, kata Taf Haikal, Presiden Jokowi berkomitmen tanah HGU yang telah berakhir izin dan dikembalikan ke negara, harus dibagi kepada rakyat.
Sayangnya, kata dia, Sofyan Djalil selaku kepala BPN terkesan mengahambat dan tidak mendukung program Presiden tersebut.
"Ini kan ironis. Apalagi beliau ini orang Aceh, tapi tidak berkontribusi untuk Aceh. Jadi, saran saya, Pak Presiden segera mencopot Sofyan Djalil dari Kepala BPN," tegas Taf Haikal.
Menurutnya, persoalan sengketa hampir terjadi di Pantai Barat Selatan Aceh, seperti di Abdya, Aceh Singkil, Subulussalam, Nagan Raya dan sejumlah tempat lainnya.
Namun, seluruh sengketa lahan itu terkesan jalan ditempat, bahkan sengaja dibiarkan.
"Makanya, Sofyan Djalil ini harus diganti, sehingga program Pak Presiden bisa berjalan dengan baik," pungkas putra Bakongan Aceh Selatan ini.(*)
