Sembilan Parpol di Aceh Dicoret

Jelang pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencoret 11 partai politik (parpol) peserta pemilu 2019

Sembilan Parpol di Aceh Dicoret
SERAMBI/MASRIZAL
KOMISIONER KIP Banda Aceh, Yusri Razali memberikan pemahaman kepada pemulung tentang tata cara memilih dan mencoblos saat melakukan sosialisasi pemilu di kawasan TPA Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Sabtu (23/3). 

BANDA ACEH - Jelang pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencoret 11 partai politik (parpol) peserta pemilu 2019, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sembilan parpol di antaranya yang berkantor di Aceh. Sedangkan dua lagi, PKS dan PAN dicoret di provinsi lain.

Pencoretan itu berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 dikarenakan tidak mengusulkan calon legislatif dan tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Surat itu ditandatangani Ketua KPU, Arief Budiman.

“Dicoret karena tidak menyerahkan LADK sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, 14 hari sebelum kampanye rapat umum yaitu 10 Maret 2017, dan tidak ikut serta sebagai peserta pemilu di daerah tersebut,” kata Wakil Ketua KIP Aceh, Tharmizi, kepada Serambi, Sabtu (23/3).

Berdasarkan Pasal 334 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan, parpol peserta pemilu anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai tingkatannya wajib menyampaikan LADK dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lambat 14 hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.

Apabila tidak melaporkan, maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah domisili partai bersangkutan. Dari hasil pleno KPU, terdapat 11 parpol yang tersebar di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mengusulkan caleg dan tidak pula melaporkan LADK ke KPU masing-masing.

Di Aceh, ada sembilan parpol yang dicoret dari kontestan Pemilu pada setiap kabupaten/kota yang ada di Aceh. Seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dicoret di tiga kabupaten yaitu Aceh Jaya, Sabang, dan Langsa.

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dicoret di 15 kabupaten/kota yaitu Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Pidie, Aceh Utara, Singkil, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Bener Meriah, Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe.

Kemudian Partai Berkarya dicoret di Aceh Singkil, Bener Meriah, dan Sabang. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) hanya dicoret di Aceh Besar. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya dicoret di Aceh Tenggara.

Lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dicoret di Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Sabang. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dicoret di Nagan Raya dan Aceh Jaya. Partai Bulan Bintang (PBB) hanya dicoret di Aceh Jaya.

Sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dicoret di delapan daerah yaitu Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bener Meriah, Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa.

Wakil Ketua KIP Aceh, Tharmizi juga menyampaikan bahwa partai lokal (parlok) di Aceh tidak masuk dalam listing pencoretan dari KPU. Menurut Tharmizi, semua parlok di Aceh yaitu, Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Daerah Aceh, dan Partai SIRA, telah melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Setelah menyampaikan laporan dana kampanye tahap awal, Tharmizi mengatakan parpol juga berkewajiban menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) setelah tujuh hari selesai penetapan hasil Pemilu.

“Kalau tidak disampaikan oleh parpol tersebut, maka KPU tidak menetapkan calon terpilih dari daerah tersebut. Penyampaian LPPDK ke kantor KIP sesuai tingkatan mulai tanggal 26 April sampai 1 Mei 2019,” terang Tharmizi.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved