PNA akan Kawal Komitmen Plt Gubernur Aceh Perjuangkan Pembatalan Izin Tambang PT EMM
PNA mengapresiasi setinggi-tingginya sikap kritis, militansi, dan keberpihakan gerakan mahasiswa menuntut pembatalan izin tambang PT EMM.
Penulis: Subur Dani | Editor: Yusmadi
lihat foto
Laporan Subur Dani | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Partai Nanggroe Aceh (PNA) mengapresiasi setinggi-tingginya sikap kritis, militansi, dan keberpihakan gerakan mahasiswa menuntut pembatalan izin tambang PT Emas Mineral Murni (EMM) di Beutong Ateuh.
Menurut Sekjen Partai Nanggroe Aceh (PNA), Miswar Fuady, secara ekonomi politik, eksploitasi tambang emas tersebut tanpa persetujuan masyarakat Beutong Ateuh merupakan penjajahan dan perampokan sumber daya alam.
"Dan secara hukum, juga mengabaikan kekhususan kewenangan Aceh mengelola kekayaan alamnya sendiri," kata Miswar.
Pihaknya juga menghargai keberanian Plt Gubernur Aceh untuk menandatangani empat poin petisi yang menjadi janji Pemerintah Aceh yang akan terlibat aktif dan beridiri di depan untuk memperjuangkan pembatalan izin tambang PT EMM.
"Meskipun Plt Gubernur Aceh hadir setelah berhari-hari ditunggu oleh demonstran mahasiswa dan jatuhnya korban luka di barisan demonstran. Namun demikian, tetap saja keberanian Plt Gubernur Aceh patut diapresiasi," kata Miswar.
Baca: Haji Uma Tanggapi Putusan PTUN Tolak Cabut Izin PT EMM, Negara belum Berpihak Kepada Rakyat Aceh
Baca: Mahasiswa UIN Sebut YARA Lukai Hati Rakyat karena Dukung PT EMM
Baca: FOTO-FOTO: Akhirnya Plt Gubernur Aceh Teken Pernyataan Tolak PT EMM di Aceh
Baca: Berhasil Dapat Tandatangan Plt Gubernur Tolak PT EMM, Mahasiswa Menangis Terharu
Namun, menurut Miswar, penandatanganan petisi komitmen sama sekali tidak cukup. Rakyat Aceh dan Masyarakat Beutong secara khusus menginginkan janji tersebut dilaksanakan secepatnya dengan kekuatan penuh yang dimiliki Pemerintah Aceh.
"Oleh karena itu, PNA dengan segenap kekuatan yang akan diberikan rakyat kepada kami akan mengawal secara serius pelaksanaan janji Plt Gubernur Aceh tersebut," sebut Miswar.
Sebagai bukti awal keseriusan Plt Gubernur Aceh melaksanaan janjinya, PNA mendesak Nova Iriansyah untuk menginvestigasi dan menemukan oknum aparatur sipil negara yang merekam dari lantai atas Kantor Gubernur Aceh sambil mencaci, menghina, dan melecehkan gerakan mahasiswa yang melawan PT EMM.
"Plt Gubernur harus menghukum beberapa oknum ASN tersebut yang terlibat," pinta Miswar Fuady. (*)
