GerTaK : Gubernur bersama DPRA dan Masyarakat Harus Mendesak Pemerintah Pusat Cabut Izin PT EMM

ubernur bersama DPRA dan seluruh elemen lainnya harus terus bergerak untuk mendesak pemerintah pusat agar mencabut izin PT EMM terhadap eksploitasi...

GerTaK : Gubernur bersama DPRA dan Masyarakat Harus Mendesak Pemerintah Pusat Cabut Izin PT EMM
SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Mahasiswa berorasi. menolak PT EMM di Aceh 

GerTaK : Gubernur bersama DPRA dan Masyarakat Harus Mendesak Pemerintah Pusat Cabut Izin PT EMM

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON -  Gubernur bersama DPRA dan seluruh elemen lainnya harus terus bergerak untuk mendesak pemerintah pusat agar mencabut izin PT EMM terhadap eksploitasi penambangan. Karena pernyataan sikap yang ditanda tangani oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di hadapan ribuan mahasiswa tidak bisa membatalkan izin eksploitasi PT EMM.

“Alhamdulillah, selamat atas perjuangan teman-teman mahasiswa dan rakyat Aceh yang melakukan aksi,” ujar Koordinator Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) Muslem Hamidi secara tertulis kepada Serambinews.com, Jumat (12/4/2019).

Baca: Ketua Komisi II DPRA Nurzahri: PT EMM tak Pernah Kantongi Izin dari Pemerintah Aceh

Baca: Nurzahri: DPRA Tolak Izin Pertambangan PT EMM  

Baca: Ini Reaksi Mantan Presma UIN Ar-Raniry Terkait Aksi Demo PT EMM

Menurut Muslem, Ini bukti bahwa kontrol sosial masih sangat kuat di Aceh. “Kontrol elemen sipil ini harus disadari oleh Pemerintah Pusat, bahwa rakyat Aceh sudah bersatu dan jangan lagi dibohongi dengan praktik-praktik korporasi yang merugikan rakyat Aceh,” ujar Mantan Ketua BEM Unimal tersebut.

Namun, mahasiswa dan rakyat Aceh lainnya jangan terlalu cepat untuk merayakan ini, masih harus dikawal karena ini bukan akhir dari perjuangan.”Kita menilai Ini justru adalah awal dari perjuangan yang sesungguhnya, jangan disalah artikan sehingga menjadikan ini sebagai titik akhir perjuangan,” katanya.

Sebab, Gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ditolak di PTUN, dan lembaga peradilan membolehkan PT EMM untuk melakukan eksploitasi. Ini yang harus dilawan, saat ini rakyat Aceh telah mendapatkan dukungan dan kekuatan Pemerintah Aceh sebelumnya DPRA juga sudah menolak dalam sidang paripurna.

“Mari bergerak bersama-sama melawan Pemerintah Pusat untuk kepentingan Aceh kedepan. Gubernur, DPRA dan seluruh elemen lainnya harus terus bergerak untuk mendesak pemerintah pusat agar mencabut izin,” kata Muslem. Karena pernyataan sikap yang ditanda tangani oleh Plt Gubernur Aceh di hadapan ribuan mahasiswa tidak bisa membatalkan izin eksploitasi PT EMM.

Sikap Plt Gubernur Aceh belum bisa mengubah kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), karena lembaga peradilan membolehkan. “Tapi dengan adanya pernyataan sikap Gubernur Aceh ini bisa menambah kekuatan rakyat Aceh untuk sama-sama mendesak pemerintah pusat. Mari bangun sinergitas semua pihak harus dilibatkan untuk menyelamatkan Bumi Aceh.

Kedepan, rakyat Aceh harus segera menyusun langkah konkrit untuk mendesak Pemerintah Pusat, tentu, langkah ini membutuhkan bantuan dan dukungan semua pihak terutama pemerintah dan tokoh Aceh dimana pun berada.(*)

   

Penulis: Jafaruddin
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved