Opini

Gabah Melimpah Namun Beras Terbatas

BILA ditelusuri, ternyata banyak nama daerah di Aceh yang diawali dengan kata Blang, yang dalam Bahasa Indonesia berarti sawah

Gabah Melimpah  Namun Beras Terbatas
ist
Teuku Munandar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh

Teuku Munandar
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh

BILA ditelusuri, ternyata banyak nama daerah di Aceh yang diawali dengan kata Blang, yang dalam Bahasa Indonesia berarti sawah. Sebagai contoh di sekitaran Banda Aceh, terdapat daerah Blang Bintang (Bandara SIM), Blang Padang, dan Blang Oi. Tentu banyaknya nama daerah blang di Aceh bukan tanpa sebab. Sejarah mencatat, Aceh memang dikenal sebagai daerah penghasil beras sejak era Kesultanan Aceh. Dari beberapa literatur diketahui bahwa selain rempah-rempah, pada abad ke-16 Aceh telah mengekspor beras. Melihat fakta ini, maka wajar saja bila terdapat banyak daerah persawahan di Aceh, yang sebagiannya diberi nama dengan blang.

Predikat Aceh sebagai lumbung padi masih disandang hingga kini, sebagaimana terlihat dari berbagai data dan fakta. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, rata-rata produksi gabah Aceh selama 5 tahun terakhir (2013-2017) adalah sebesar 2,15 juta ton, atau kelima terbesar di Pulau Sumatera. Tingkat produksi gabah Aceh juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada 2019 ini ditargetkan mencapai 2,6 juta ton. Dari sisi produktivitas, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produktivitas gabah Aceh Tahun 2018 mencapai 5,43 ton/ha, di atas rata-rata Sumatera dan nasional yang masing-masing sebesar 4,46 ton/ha dan 5,19 ton/ha.

Sementara dari luas lahan, Aceh memiliki luas sawah yang terbilang besar, yakni mencapai 293 ribu hektare. Dengan data yang ada, kami mencoba melakukan kalkulasi kondisi perberasan Aceh. Dengan produksi gabah Aceh dalam setahunnya sebesar 2,5 juta ton, maka dapat dihasilkan beras sekitar 1,63 juta ton. Konsumsi beras Aceh dalam setahun diketahui berkisar antara 500-600 ribu ton, sehingga dari jumlah produksi dan konsumsi beras tersebut, Aceh mengalami surplus beras sebanyak satu jutaan ton.

Dengan kondisi surplus, maka sudah sepatutnya bila Aceh menjadi daerah swasembada beras, sehingga harga komoditas yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia ini seharusnya lebih stabil dan terjangkau. Namun sayangnya, hal ini belum terwujud karena beras masih menjadi komoditas yang harganya tidak stabil dan menyebabkan inflasi. Data inflasi pada 2015-2018 menunjukkan bahwa beras merupakan komoditas pendorong inflasi Aceh dengan rata-rata andilnya sebesar 0,17%, atau tertinggi bila dibandingan empat komoditas kontributor utama inflasi lainnya seperti daging ayam, cumi, tongkol dan bawang merah.

Belum terwujudnya swasembada beras di Aceh merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh semua pihak terkait, bukan hanya pemerintah daerah. Permasalahan perberasan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya dari sisi produksi, ketersediaan atau kevalidan data serta tata niaga. Apabila data terkait produksi benar dan sesuai faktanya, maka permasalahan utama perberasan di Aceh kemungkinan besar terletak pada tata niaganya.

Banyak pihak yang menyebutkan bahwa Aceh merupakan daerah penghasil gabah, namun kekurangan beras. Hal ini disebabkan produksi gabah yang dihasilkan Aceh sebagian besar dikirim ke luar Aceh, yang kemudian diolah menjadi beras dan dipasarkan kembali ke Aceh. Apabila tidak dilakukan perbaikan, permasalahan tata niaga beras akan berdampak negatif dan bisa memperburuk perekonomian Aceh.

Tata niaga beras
Setidaknya terdapat empat alasan pentingnya tata niaga beras di Aceh segera diperbaiki, agar dapat memberikan manfaat yang optimal buat masyarakat: Pertama, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, beras menjadi komoditas pendorong inflasi. Ini artinya, beras telah menyebabkan tergerusnya pendapatan masyarakat, akibat kenaikan harga. Dan kelompok masyarakat yang paling dirugikan akibat inflasi adalah masyarakat miskin atau yang berpenghasilan tetap seperti pegawai, karena di satu sisi pendapatan mereka tidak berubah, namun di sisi lain pengeluarannya harus bertambah akibat inflasi.

Kedua, rilis BPS menyebutkan pada September 2018 beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap garis kemiskinan, baik di perdesaan maupun perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, perumahan, bensin, dan listrik. Kontribusi beras terhadap garis kemiskinan sebanyak 25,15% di perdesaan dan 18,33% di perkotaan, yang artinya besaran biaya hidup masyarakat miskin yang digunakan untuk mengonsumsi beras adalah sebesar persentase tersebut. Bila harga beras tidak stabil dan cenderung naik, maka dampaknya akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan Aceh.

Ketiga, struktur tenaga kerja di Aceh didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai sekitar 40%. Sebagai bagian dari sektor pertanian, maka pekerja yang terlibat dalam usaha pertanian tanaman padi, tentunya berharap tataniaga beras dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan mereka. Sebaliknya, apabila tata niaga beras tidak berjalan dengan baik dan tidak berpihak kepada para pekerja yang terlibat di dalamnya, maka dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan pekerja di sektor pertanian khususnya tanaman padi semakin menurun dan bisa berpengaruh terhadap angka pengangguran.

Dan, keempat, proses pengolahan gabah menjadi beras yang dilakukan di luar Aceh akan menyebabkan hilangnya potensi keuntungan masyarakat Aceh atas nilai tambah (value added) dari aktivitas usaha tersebut. Apabila kegiatan produksi beras dilakukan di Aceh, maka dapat memberikan manfaat di antaranya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved