Gabah Melimpah Namun Beras Terbatas

Dari sisi pemerintah, kebijakan yang diimplementasikan melalui program kerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), harus diambil berdasarkan data, kajian, dan analisa yang komprehensif. Inilah pentingnya ketersediaan data yang akurat, lengkap, valid, serta tepat waktu, sehingga kebijakan yang diambil menjadi tepat sasaran dan waktu, yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya produksi petani.

Sebagai contoh dalam program subsidi atau hibah, maka harus dipastikan bahwa barang yang diterima petani telah sesuai dengan kebutuhan, dan diberikan tepat pada waktunya. Pemerintah juga harus dapat memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian pada saat dibutuhkan petani.Jangan sampai terjadi saat musim tanam tiba, benih dan pupuk malahan menjadi barang langka.

Selain itu, pemerintah juga harus dapat memperkuat peran dan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga pangan di antaranya beras. Optimalisasi peran Bulog dapat dilakukan melalui terobosan-terobosan kebijakan yang dapat menjadikan Bulog lebih kompetitif dan menyesuaikan dengan perkembangan pasar. Pada intinya, perbaikan tata niaga beras harus dilakukan secara terintegrasi, dari sektor hulu hingga hilir. Semoga tata niaga beras di Aceh akan semakin baik, dan tidak terjadi lagi kondisi di mana gabah melimpah, namun beras terbatas. (teuku_m@bi.go.id)

* Artikel ini merupakan tulisan pribadi dan tidak mewakili lembaga tempat penulis bekerja.