DPC PPP Pijay Menilai Soal Kasasi T Mulya Fikri Masih Kewenangan Mahkamah Partai

DPC PPP Pijay Nyatakan Soal Kasasi T Mulya Fikri Masih Kewenangan Mahkamah Partai

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya 

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Dewan Pimpinan Cabang (DPC)  Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Pidie Jaya (Pijay)  menyatakan terhadap persoalan atas putusan Kasasi MA No 88K/Pdt-Sus Parpol/2019 tentang Sengketa antara  T Mulya Fikri SE dengan DPW PPP Aceh c/q DPC PPP Kabupaten Pijay yang membatalkan putusan PN Sigli No: 10/Pdt.G/2018 tersebut merupakan kesalaham dalam hal ini menjadi kewenangan ranah mahkamah partai.

Baca: Kadis Pendidikan Aceh Safari Ramadhan ke Simeulue

Baca: TNI yang Gugur di Papua Dalam Kontak Senjata Ternyata Dari Aceh Tengah

Baca: Melaksanakan Ibadah Puasa bukan Saja Siap Ilmu tapi Juga Siap Mental

Wakil ketua I DPC PPP Pijay,  Husni Johan kepada Serambinews.com, Senin (13/5/2019) mengatakan,  menyangkut atas Kasasi MA tersebut pihak DPC PPP Pijay patut memberikan penjelasan agar tidak memunculkan multi tafsir terhadap gugatan PAW ketua DPC A Hamid AW yang dilakukan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). 

 "Pertama  amar putusan kasasi MA No 88K /Pdt-sus parpol /2019 Harus lah di terjemahkan secara utuh dan menyeluruh tidak diterjemahkan secara parsial atau setengah-setengah berdasarkan kepentingan ( By order),"sebutnya. 

Selanjutnya,  dalam putusannya MA Telah Membatalkan Putusan PN Sigli Nomor : 10/Pdt.G /2018 Atas dasar pertimbangan PN Sigli telah salah menerapkan huku.  menurut Husni Johan,  dimana sengketa atau anggota partai politik berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sepenuhnya masih merupakan kewenangan Mahkamah partai politik.

Jadi,   MA mengadili sendiri perkara tersebut dan memutuskan mdan enyatakan gugatan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard).  "Inilah yang menjadi subtansi dari putusan Kasasi MA tersebut,"jelasnya. 

Dengan Putusan niet Ontvankelijke Verklaard (NOV) dari MA seperti tersebut ,  maka surat nomor 005/SK/DPW/IV/2018 dan Surat Nomor 28/DPC/PPP - PJ/V/2018 Tentang pemberhentian dan PAW saudara T Mulya Fikri SE dan juga termasuk Nazaruddin Ismail SPdI tetap sah dan berlaku sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

"Jadi,  jika memang saudara T Mulya Fikri SE tidak puas terhadap putusan partai (PAW)  maka silahkan mengajukan ke mahkamah dan selanjutnya mengajukanngugatan ke Pengadilan Negeri (PN)  Meureudu,"ujarnya. 

Seperti diketahui sebelumnya,  Mahkamah Agung (MA ) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)  Pidie Jaya (Pijay) periode 2014-2019, T Mulya Fikri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait pemecatannya sebagai anggota partai Dewan Pimpinan Cabang (DPC)  sekaligus dari anggota DPRK setempat. 

"Kasasi  MA itu tertuang dalam Putusan Nomor  88 K/Pdt-Sus-Parpol/2019 Tanggal 21 Februari 2019. Dalam amar putusan menyebutkan Mengabulkan permohonan kasasi dari para dua pemohon kasasi yaitu T Mulya Fikri,"sebut Kuasa Hukum T Mulya Fikri SE,  Mustari Muktar SH MH kepada Serambinews.com, Minggu (12/5/2019).