Puluhan Caleg Pidie Datangi Panwaslih

Puluhan calon legislatif (caleg) DPRK Pidie dari PAN, PDA, Demokrat, NasDem, Golkar, PNA, PKB, dan Gerindra

Puluhan Caleg Pidie Datangi Panwaslih
SERAMBI/ M NAZAR
PANWASLIH Pidie memberikan penjelasan kepada puluhan caleg yang mendatangi kantor Panwaslih setempat, Senin (13/5). 

* Beredar Form DB1 Bodong

SIGLI - Puluhan calon legislatif (caleg) DPRK Pidie dari PAN, PDA, Demokrat, NasDem, Golkar, PNA, PKB, dan Gerindra mendatangi Kantor Panwaslih Pidie, Senin (13/5). Kedatangan caleg tersebut terkait beredarnya form DB1 bodong di media sosial.

Di dalam form DB1 bodong itu disebut-sebut bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyak hasil Rapat Pleno KIP Pidie telah diganti dengan caleg lain. Form DB1 itu dikesankan seolah dikeluarkan rekapnya di kabupaten seusai rekapitulasi dilaksanakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie.

Ketua DPW PDA Pidie, Tgk Maimun didampingi Ketua DPD PAN Pidie, Awaluddin, Ketua DPC Demokrat, Muhammad Ali, Sekretaris DPD NasDem Pidie, Fauzi Jamil, Wakil Ketua DPD I Golkar Pidie, Fadli A Hamid kepada Serambi, Senin (13/5) mengatakan, puluhan caleg dari delapan parpol mendatangi Kantor Panwaslih untuk meminta Panwaslih mengawasi hasil pleno KIP Pidie. Sebab, saat ini telah beredar form DB1 bodong di medsos. Bahwa di dalam form DB1 versi palsu itu ada caleg yang memperoleh suara terbanyak hasil pleno KIP telah diganti dengan yang lain.

“Beredarnya form DB1 bodong itu sangat mengusik caleg yang telah memperoleh suara terbanyak pada hasil pleno KIP Pidie. Semoga form DB1 yang beredar itu tidak benar. Kita menginginkan hasil pemilu yang demokratis,” ujar Tgk Maimun.

Ketua Panwaslih Pidie, Junaidi SH, kepada Serambi, Senin (13/5) menjelaskan bahwa panwaslih menampung semua laporan yang disampaikan puluhan caleg yang mendatangi kantor mereka. Menurutnya, kedatangan caleg hanya untuk melakukan koordinasi dan konsultasi menyangkut isu beredarnya form DB1 lain di medsos, selain form DB1 hasil rekap KIP Pidie yang telah selesai beberapa hari lalu. Form DB1 tersebut telah beredar selama dua hari. Di form itu tersebut caleg yang memperoleh suara terbanyak yang tertuang dalam form DB1 hasil pleno KIP telah diganti dengan yang lain.

“Pada prinsipnya kita menerima laporan caleg, meski beredarnya form DB1 di medsos masih sebatas isu, tapi caleg telah gelisah sehingga melapor pada kita. Tapi, caleg tidak melaporkan secara resmi, mengingat belum adanya bukti,” jelas Junaidi.

Atas dasar itu, kata Junadi, panwaslih tidak bisa menindaklanjuti laporan para caleg tersebut karena tak adanya bukti. “Kita imbau kepada caleg mari sama-sama menjaga hasil pemilu yang telah selesai dilaksanakan,” ujarnya.

Ketua KIP Pidie, Muhammad Ali yang dihubungi Serambi, Senin (13/5) menyebutkan, KIP Pidie tidak mengetahui perihal beredarnya form DB1 di medsos. KIP sebagai penyelenggara pemilu telah menjalankan pemilu sesuai prosedur. Proses rekap yang telah dilakukan di kabupaten dan provinsi telah pula berlangsung dengan aman.

“Form DB1 yang kita baca di KIP provinsi tidak adanya complain dari panwaslih dan saksi. Jadi, tidak masalah dengan form DB1 yang kita baca itu sehingga hasil di form DB1 dituangkan dalam form DC untuk dikirim ke KPU RI,” ujarnya.

Dikatakan, jika belakangan beredar form DB1 bodong setelah proses pemilu selesai, itu bukan tanggung jawab KIP Pidie. “Artinya siapa yang mengedarkan form DB1 itu, dialaha yang betanggung jawab. Caleg yang merasa keberatan bisa menempuh jalur hukum,” ujarnya.

Ia tambahkan, idealnya caleg menunggu hasil penetapan KPU RI terhadap caleg terpilih pada tanggal 22 Mei 2019. Dari ketetapan tersebut, sebut M Ali, nantinya diberikan waktu selama tiga hari untuk menggugat ketetapan hasil KPU RI.

“Jadi, jika ada caleg yang tidak puas terhadap ketetapan KPU, ia bisa menggugat ketetapan tersebut,” pungkasnya. (naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved