Pembayaran THR dan Gaji 13 PNS Abdya Diatur Perbup, Ini Jadwal Pencairannya

Penyusunan qanun butuh waktu cukup lama, karena rancangan qanun yang disusun, kemudian diajukan kepada DPRK untuk dibahas dalam persidangan.

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya) yang terancam tidak bisa menerima THR (tunjangan hari raya) sebelum Idul Fitri 1440 H/2019 M karena terganjal Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 & 36 tahun 2019, akhirnya teratasi.

Sebab, pemerintah akhirnya merevisi Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 35 & 36  sehingga teknis pembayaran gaji 13 dan THR dan gaji bulan 13 terhadap PNS diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Bupati (Perbup).

Sebelum Pasal 10 ayat (2) kedua PP itu  direvisi, teknis pembayaran gaji 13 dan THR bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) atau di Aceh dinamakan qanun. 

Karena terganjal pasal tersebut mengakibatkan ribuan PNS jajaran Pemkab Abdya, termasuk di daerah lain terancam tidak menerima THR sebelum Idul Fitri 1440 H/2019 M sebagaimana pernah disampaikan Presiden RI.

Sebab, penyusunan Qanun/Perda butuh waktu cukup lama, karena rancangan qanun (raqan) yang disusun, kemudian diajukan kepada DPRK untuk dibahas dalam persidangan.      

Karena alasan itu pula, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, mengajukan permohonan revisi Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 35 & 36 tahun 2019. Surat permohonan: Nomor 188.31/3746/SJ tanggal 13 Mei 2019, ditujukan kepada Menteri Keuangan RI, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Surat permohonan revisi ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo disebutkan, khususnya Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 35 & 36 yang memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan 13  dan THR yang bersumber APBD diatur dengan Perda  akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiuan THR dan tunjangan (gaji) 13 tidak tepat waktu seperti yang disampaikan Presiden, mengingat penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kepala Badan Keuangan Kabupaten (BKK) Abdya, Mussawir SSos MSi dihubungi Serambinews.com, Rabu (15/5/2019) membenarkan kalau Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 35 & 36 tahun 2019 sudah direvisi oleh Pemerintah.

Setelah direvisi, katanya, maka pasal tersebut menjelaskan teknis pembayaran gaji 13 dan THR bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau disebut Peraturan Bupati (Perbup).

Halaman
12
Penulis: Zainun Yusuf
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved