Pilpres 2019

Prabowo Tolak Penghitungan Suara KPU, Begini Tanggapan TKN

Ia mengatakan penolakan tersebut sama saja dengan menolak hasil keputusan rakyat yang telah menentukan pilihannya pada 17 April lalu.

Prabowo Tolak Penghitungan Suara KPU, Begini Tanggapan TKN
Capture Youtube
Capres 02, Prabowo Subianto berpidato pada konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). 

Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Teuku Taufiqulhadi menanggapi sikap penolakan Calon Presiden Prabowo Subianto terhadap hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mengatakan penolakan tersebut sama saja dengan menolak hasil keputusan rakyat yang telah menentukan pilihannya pada 17 April lalu.

"Saya harus sampaikan bahwa hasil pleno KPU tentang hasil pemilu, tidak bisa ditolak oleh siapapun. Menolak berarti menolak hasil keputusan rakyat. Menolak hasil keputusan rakyat berarti sama dengan memusuhi dan mengkhianati rakyat," kata Taufiqulhadi melalui siaran pers, Rabu (15/5/2019).

Legislator Partai Nasdem itu pun meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur konstitusional.

Baca: Pembobol Toko Ditangkap

Baca: Sebut Terjadi Kecurangan, Prabowo Akan Tolak Hasil Pemilu 2019

Jika ada kecurangan, lanjutnya, harus membawa bukti-bukti kuat yang mengindikasikan kecurangan tersebut.

"Jika ada perselisihan proses pemilu, bawa ke Bawaslu. Jika terjadi perselisihan hasil pemilu, MK (Mahkamah Konstitusi) yang akan mengadilinya. Tapi tidak bisa menolak keseluruhannya," tegasnya.

"Kemudian mereka yang menuduh ada kecurangan, mereka yang harus membawa buktinya. Itu disebut asas hukum actori incumbit prabotio. Artinya barang siapa yang mendalil, maka orang tersebut yang harus membuktikan," imbuhnya.

Taifiqulhadi menambahkan, pasangan Prabowo-Sandi harus membuktikan sendiri jika merasa ada kecurangan pada penyelenggaraan Pilpres 2019.

"Bukan meminta orang lain yang  bertanggung jawab seperti meminta membentuk Pansus hasil pemilu di DPR  atau meminta ditolak hasil real count KPU," pungkasnya.

Halaman
1234
Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved