Soal APBA Rp 2 Triliun tak Bisa Dicairkan, Ini Desakan GerTaK

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA merumuskan kembali dana Rp 2 triliun dalam APBA 2019, yang terancam tak bisa dicairkan.

Karena tak ada larangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencairkannya.

“Jangan sampai karena kesalahan pemerintah, lalu masyarakat yang dikorbankan karena tidak dapat menerima dan merasakan anggaran tersebut. Apalagi dayah-dayah sangat membutuhkannya,” ujar Koordinator GerTaK, Muslem, dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com  kemarin.

Muslem mengatakan, Pemerintah Aceh  jangan mencari alasan untuk tidak mencairkan anggaran tersebut.

Karena kesalahan ini juga disebabkan lambannya kinerja SKPA, juga lemahnya fungsi pengawasan DPRA. 

“Analisis kami, persoalan ini terjadi karena Pemerintah Aceh tidak konsisten terhadap Penyusunan Rancangan  APBA Tahun 2019, mulai dari tahapan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA),” ujar Muslem.

GerTaK juga meminta agar Pemerintah Aceh ke depan harus konsisten memperhatikan korelasi antara penyusunan APBA dengan RKPA, agar kejadian seperti ini tidak terulang. 

“Apalagi, rekomendasi dan arahan Mendagri pada saat evaluasi RAPBA, disampaikan sangat jelas,” katanya.

Tidak ada poin yang melarang atau memberi peringatan Pemerintah Aceh untuk menganggarkan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial. 

“Namun, Pemerintah Aceh hanya perlu konsisten menyusun APBA sesuai dengan RKPA dan undang-undang yang ada, sebagaimana arahan Mendagri,” katanya.(*)

Baca: APBA “Main Api” Lagi?

Baca: Rektor Unsyiah Prof Samsul Rizal, Ingatkan Segera Bahas APBA 2020, tak Perlu Tunggu DPRA Baru

Baca: Kabar Gempa Besar dan Tsunami Akan Melanda Selatan Jawa Viral, Ini Penjelasan dan Pesan Ahli/BMKG

Baca: Tak Punya Biaya untuk Menginap, Sebagian Penumpang Bertahan di Kapal