Sayid Fadhil Menangis di Depan Tim Pansel KPK
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Aceh, Said Fadhil, menangis di hadapan Panitia Seleksi (Pansel)
lihat foto
Dosen Universitas Syahkuala, Banda Aceh, ini merupakan salah satu dari 10 calon yang diuji Pansel, Senin kemarin. Sayid Fadhil sempat dicecar oleh anggota Pansel Renald Khasali, Saldi Isra, dan Imam B Prasodjo.
Dalam laporan hasil tim investigasi, Sayid dikenal sebagai dosen yang lebih aktif di luar kampus daripada mengajar. Ia pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Aceh, staf ahli anggota DPRD Aceh, staf ahli anggota DPR dari utusan golongan.
Ketika ditanya mengapa lebih banyak berkegiatan di luar kampus, Sayid mengaku kariernya tak bisa berkembang lagi di kampus, sehingga memutuskan mencari peluang di luar kampus.
Renald Khasali menanyakan tentang pengalaman di bidang pemberantasan korupsi. Namun, Sayid menjawab secara normatif sampai akhirnya Renald meminta untuk menjawab berdasarkan pengalaman saja. Akhirnya, Sayid mengaku belum memiliki pengalaman di bidang itu.
Renald kembali menanyakan tentang langkah berani macam apa yang pernah diambil oleh Sayid. Ini penting, mengingat KPK membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berani.
Namun, Sayid mengaku belum pernah melakukan langkah berani yang ekstrem. Sebagai pengajar, tambahnya, beberapa aktivitas dilakukannya dengan sangat baik. “Itu elemen untuk berantas korupsi,” ujarnya.
Sementara itu, Saldi Isra menanyakan berapa kali mengikuti seleksi pejabat publik. Sayid mengatakan pernah mengikuti seleksi KPID Aceh, KPI Pusat, tetapi gagal di uji kelayakan dan kepatutan di DPR, dan seleksi calon pimpinan KPK. Ia mengakui yang paling prestisius di antara tiga kali seleksi pejabat publik itu adalah seleksi pimpinan KPK.
Membantah
Sayid Fadhil juga membantah dugaan bahwa dia adalah kader maupun fungsionaris partai berkuasa, Partai Demokrat. “Gak benar, saya staf ahli Aceh bidang kelembagaan DPR di DPR bukan fraksi,” ujarnya.
Dalam keterangannya di depan 13 anggota Pansel KPK, Sayid menguraikan tugasnya sebagai staf ahli di DPR agar bisa menjembatani hubungan DPR dan DPD dengan masyarakat Aceh. Selain itu juga dirinya membentuk forum anggota DPR dan DPD yang berasal dari Aceh yang berjumlah 14 orang. “Saya tidak punya jabatan fungsional di Demokrat. Saya bingung di republik ini setiap ada orang yang menjabat selalu dijegal denga dihubung-hubungkan dengan kasus ini dan itu,” ujarnya.(kcm/tribunnews.com)
