Panwas Abdya Panggil 4 Pejabat Pemkab

BLANGPIDIE - Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) telah mengirimkan surat panggilan kepada empat pejabat teras di lingkungan Pemkab setempat. Mereka dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati dalam pilkada lalu.

Ketua Panwas Abdya, Eddy Faisal SH, kepada Serambi Kamis (19/4) mengatakan, dari empat pejabat yang telah disurati baru dua orang yang sudah memenuhi undangan pada, Senin (16/4), yakni Safrian (Inspektur pada Inspektorat Abdya) dan Camat Kuala Batee Irwandi. Sementara dua lainnya sudah disurati dua kali namun belum juga datang.

Kadisdukcapil, Fakhruddin pada undangan pertama tidak hadir karena sedang dinas di Banda Aceh, sementara Kadisdik Maiyuli tanpa keterangan. “Kita akan undang yang ketiga kali, jika tidak hadir juga maka Panwas akan mengkaji langsung kasus tersebut,” katanya.

Menurut Eddy Faisal, dari keterangan saksi dan didukung bukti-bukti, keempat pejabat itu dinyatakan terlibat aktif kampanye untuk mendukung salah satu pasangan cabup/cawabup. Begitupun pihaknya belum bisa memastikan apakah kasus tersebut termasuk pelanggaran adminstrasi atau pidana umum.

Dari laporan yang diterima, tidak hanya menghadiri kampanye, namun salah satu pejabat itu juga ikut mengenakan atribut kampanye, yakni mamakai topi berlogo pasangan calon. Saat ini, kata dia kasus itu masih dalam pengkajian dan pengembangan. Bila pelanggaran administrasi akan direkomendasikan ke KIP kabupaten dan jika ada unsur pidana maka direkomendasike Gakkundu (penegakkan hukum terpadu).

“Tak hanya itu, Panwas juga akan memanggil sejumlah pejabat lainnya yang diduga terlibat aktif kampanye pada pilkada. Bukti-bukti sedang dikumpulkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Devisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwas Abdya, Usman ST mengatakan, selain memintai klarifikasi sejumlah pejabat terhadap dugaan terlibat aktif kampanye salah satu pasangan calon, Panwas juga sudah mengirimkan kasus pelanggaran pilkada ke penyidik Gakkundu, yakni kasus kampanye di luar jadwal dan dugaan money politic.(az)