APBA Hambat Layanan Medis

BANDA ACEH - Keterlambatan penyelesaian APBA 2013 di tingkat eksekutif dan legislatif telah menimbulkan dampak negatif terhadap publik. Pelayanan berobat pada sejumlah rumah sakit di kabupaten/kota dan provinsi, misalnya, mulai terhambat saat memasuki minggu terakhir Februari 2013 ini, karena ketiadaan dana penunjang.

Di Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh, sebagai contoh, rencana operasi tulang dan persendian terhadap 40 pasien terpaksa ditunda, karena stok bahan yang hendak digunakan habis.

Untuk pengadaan bahan baru, harus tunggu pelaksanaan lelang APBA 2013. Selain itu, 350 perawat kontrak di rumah sakit rujukan provinsi itu sudah dua bulan belum dibayar gajinya, karena ketiadaan uang.

Persoalan yang hampir sama terjadi di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aceh. Berbagai bahan habis pakai (BHP) medis untuk operasi anak maupun ibu yang hendak melahirkan dan penanganan berbagai penyakit anak dan ibu hamil, stoknya menipis.

Rekanan yang ditunjuk menalangi sementara pengadaan BHP medis itu menyatakan kewalahan, karena persediaan uangnya sudah menipis. Diperkirakan, jika pencairan dana APBA 2013 untuk pengadaan barang medis habis pakai itu sampai akhir Maret nanti belum bisa direalisasi, maka suplai obat ke rumah sakit bisa terhenti.

Direktur RSUZA Banda Aceh, dr Syahrul SpS yang dimintai tanggapannya mengenai ketersediaan BHP medis dalam kaitannya dengan keterlambatan penyelesaian APBA 2013, mengakui bahwa keterlambatan anggaran itu telah berdampak terhadap pelayanan RSUZA kepada pasiennya.

Misal, pelayanan untuk pasien patah tulang yang ingin operasi pergantian sendi, terpaksa ditunda operasinya, karena bahan sendi yang akan digunakan untuk mengganti sendi yang rusak, sudah habis pada Desember 2012.

Harga bahan sendi itu lumayan mahal, Rp 30-Rp 60 juta/unit. Jadi, jika sumber dana untuk pembayaran pengadaannya dari APBA 2013 belum jelas kapan bisa dibayar, maka rekanannya tak berani memasukkan barang-barang tersebut ke RSUZA.

Di sisi lain, pihak manajemen RSUZA juga belum berani melakukan kontrak pengadaan, karena proyek pengadaan berbagai jenis bahan persendian tulang dan BHP lainnya yang bersumber dari APBA 2013 itu, belum dilelang hingga kemarin.

Kekhawatiran pihak manajemen RSUZA, ungkap Syahrul, tidak hanya terhadap bahan medis habis pakai. Tapi juga untuk kebutuhan penunjang aktivitas rutin RSUZA, seperti gas, oksigen, bayar tagihan air, listrik, telepon, obat-obatan infus, cleaning service, makanan

dan minuman pasien. Sedangkan kontrak pengadaan bahan-bahan itu dengan rekanan lama telah berakhir per 31 Desember 2012. Sementara pasien yang dirawat inap butuh makan dan obat.

Untuk mengatasi hal itu, pihak menajemen terpaksa meminta rekanan lama menalangi dulu persediaan bahan makan minum pasien, sampai ada penetapan rekanan baru pada April 2013 untuk mengadakan bahan makanan, minuman, dan BHP medis yang baru.

Rekanan pemenang pengadaan makanan dan BHP medis yang baru nantinya, diwajibkan membayar pengeluaran rekanan yang telah menalangi pengadaan bahan yang diperlukan sampai masuknya pengadaan BHP medis dan bahan makanan minuman yang baru.

Syahrul mengakui, RSUZA memang punya uang dari jasa pelayanan program Jamkesmas dan JKA. Tapi, untuk dana JKA, pengamprahannya dilakukan setelah si pasien dilayani lebih dulu.

Berbeda dengan Jamkesmas. Depkes mengirim uang dulu, baru nanti dilakukan perhitungan atas pembiayaan yang telah dikeluarkan atas pelayanan pasien Jamkesmas.

Di sisi lain, dana rutin yang dibutuhkan RSUZA untuk pasien rawat inap sangat tinggi. Untuk makan dan minum saja Rp 7 miliar/tahun. Belum lagi obat-obatan dan biaya cleaning service, satpam, dan perawat kontrak lainnya. “Untuk pegawai kontrak yang mencapai 350 orang, sejak Januari-Februari 2013 ini belum dibayar gajinya,” ungkap Syahrul.

Ungkapan serupa dilontarkan Direktur RSIA Aceh, dr Rusdi Andip. Sampai kemarin, katanya, 105 pegawai kontrak di rumah sakit itu belum dibayar gajinya. Kecuali itu, stok obat infus, gas, oksigen, dan lainnya telah menipis, karena jumlah pasien yang berobat jalan dan inap, tiap harinya di IGD terus bertambah 15-20 orang.

Pasien yang datang ke RSIA ini pada umumnya pasien yang tidak tertampung di RSUZA dan RSU pemerintah lainnya. Kondisi itu, kata Rusdi, membuat penggunaan bahan habis pakai medis di RSIA meningkat sampai 30 persen, sementara anggaran yang diberikan APBA 2012 hanya cukup untuk kebutuhan 12 bulan, dengan jumlah pelayanan seperti tahun sebelumnya.

Untuk mengatasi lonjakan penggunaan BHP tadi, ujar Rusdi, pihaknya telah meminta rekanan lama menalangi dana untuk penggunaan BHP medis dan biaya makan minum dari Januari-Maret. Sedangkan April, kemungkinan pasokan BHP medis dan bahan makanan yang baru, hasil pengadaan APBA 2013, telah masuk.

Wadir Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh Bidang Administrasi, Asnawi mengatakan, jika pengadaan obat, BHP medis, dan bahan makan minum pasien untuk anggaran 2013 ini, tak masuk sampai April, maka pelayanan kepada pasien rawat inap dan jalan bisa terganggu. Apalagi jumlah pasien yang dirawat inap kini overkapasitas. (her)

SKPA Diminta Bikin Terobosan
BANDA ACEH - Kepala-kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) diminta pihak legislatif untuk membuat kebijakan atau terobosan sementara, agar operasional dan pelayanan publik di kantornya masing-masing tidak sampai terhambat gara-gara APBA 2013 belum bisa dicairkan, karena eksekutif dan legislatif masih meneliti ulang hasil koreksi/evaluasi Mendagri terhadap APBA tersebut.

Gagasan itu dicetuskan Wakil Ketua II DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi menjawab Serambi di Banda Aceh, Rabu kemarin. Langkah itu, menurutnya, untuk mengatasi kekosongan penyediaan anggaran bulan Januari-Maret 2013, karena Badan Anggaran DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sedang menyelesaikan hasil evaluasi APBA 2013 oleh Mendagri.

“SKPA yang melakukan pelayanan publik secara rutin, seperti rumah sakit, kami minta membuat kebijakan sementara yang tidak melanggar hukum untuk menalangi biaya makan minum pasien serta pengadaan barang habis pakai (BHP) medis dan obat-obatan lainnya,” kata Sulaiman Abda.

Salah satu terobosan yang ia tawarkan, minta rekanan yang lama melanjutkan pengadaan sementara bahan habis pakai kebutuhan rumah sakit serta makanan minum pasien. Setelah pengadaan yang baru dilelang secara umum dan pemenanganya telah ditetapkan, proses penalangan langsung distop. Selanjutnya, rekanan barulah yang akan memasukkan barang berikutnya ke rumah sakit tersebut.

DPRA dan TAPA, kata Sulaiman Abda, tidak menginginkan pelaksanaan APBA 2013 terlambat. Tapi, karena kondisilah yang membuat itu terlambat. “Kami minta masyarakat bersabar sedikit lagi,” katanya.

Badan Anggaran DPRA, kata Sulaiman Abda, pada hari Jumat (1/3) kembali rapat dengan TAPA untuk menyelesaikan anggaran yang dilarang Mendagri untuk dianggarkan. Setelah masalah anggaran tadi tuntas, maka pelelangan pengadaan barang dan proyek fisik sudah bisa dilaksanakan minggu ini. Alasannya, sudah ada landasan hukumnya, yakni Surat Mendagri Nomor 027/5308/SJ tanggal 27 Desember 2012 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota.

Sedangkan penetapan pemenang dan penandatangan kontraknya baru dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan. Jadi, kata Sulaiman Abda, untuk menyelesaikan APBA 2013 itu, Badan Anggaran dan TAPA, hanya butuh waktu seminggu lagi.

Ketua Komisi F DPRA yang membidangi kesehatan, Zuriat Suparjo mengatakan, juga sangat prihatin dengan kondisi yang dialami sejumlah rumah sakit dan pasien JKA yang pelaksanaan operasinya harus tertunda, karena bahan yang hendak digunakan habis, sementara pengadaan yang baru harus menunggu lelang APBA 2013.

Komisi F meminta manajemen rumah sakit untuk mencari terobosan baru yang tak melanggar hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya, minta kontraktor yang lama menalangi pengadaan bahan medis sampai bulan Maret 2013. Untuk bulan April, pengadaan yang baru dia yakin telah dilakukan. (her)

JKA pun Terkena Dampak APBA
Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat, kini kewalahan menangani pasien dan menyediakan obat, karena dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk pasien yang dirawat di rumah sakit itu belum juga cair.

Ketika akan diklaim, PT Askes berdalih bahwa klaim belum bisa dilayani, karena dana belum disalurkan oleh Pemerintah Aceh menyusul belum bisanya dana APBA 2013 dicairkan untuk membiayai Program JKA. Dokumen APBA tersebut kini masih diteliti ulang oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Badan Anggaran DPRA di Banda Aceh setelah dikoreksi/dievaluasi di Mendagri.

Sementara itu, Pemegang Nota Dinas Direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Afrizal NCom kepada Serambi, Rabu (27/2), mengakui bahwa sudah dua bulan terakhir belum sepeser pun dana JKA yang cair, meski sudah diusulkan klaimnya ke pihak PT Askes. “Ekses dari belum cairnya dana tersebut, kini kita terpaksa mengutang dana sementara waktu kepada pihak ketiga,” ujarnya.

Ia mengaku dana yang sangat dibutuhkan adalah jika ada pasien JKA yang ingin dirujuk dari RSUD Cut Nyak Dhien, kadang terpaksa diminta tolong kepada keluarga pasien untuk menalangi biayanya. “Kita janjikan, ketika dana JKA cair, barulah uang itu diganti,’ kata Afrizal seraya menyatakan, dana talangan di RSUD itu tidak ada.

“Tadi kami seluruh kepala bidang membicarakan soal dana itu. Tapi kalau untuk klaim obat pasien kartu JKA sejauh ini lancar saja, sebab langsung ke apotek,” ungkapnya.

Menurut Afrizal, untuk pasien kartu Jamkesmas dan Askes tidak terkendala, tapi yang menjadi masalah saat ini adalah pasien yang berobat dengan JKA. Sebab, ketika diklaim ke PT Askes, mereka belum mau terima dengan dalih mereka belum menerima uang dari Pemerintah Aceh. (riz)