KIP Subulussalam: Surat Suara Aman

SUBULUSSALAM - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam menjamin surat suara pilkada wali kota/wakil wali kota setempat aman. Untuk menghindari terjadinya kecurangan atau sabotase, KIP meminta pengamanan ketat dari TNI/Polri dan diawasi Panwaslih sejak dari percetakan, proses pelipatan hingga pendistribusian surat suara.

“Surat suara saya pastikan aman dan kita tak beri celah terjadinya hal yang di luar dari ketentuan,” kata Ketua KIP Kota Subulussalam, Drs Syarkawi Nur, kepada Serambi, Rabu (9/10). Hal itu disampaikan Syarkawi terkait harapan masyarakat agar tak terjadi kecurangan surat suara pilkada di Subulussalam seperti di Kabupaten Diari, Sumatera Utara beberapa waktu lalu hingga menimbulkan kerusuhan massa.

Dikatakan, pengangkutan, pelipatan, dan pendistribusian kertas suara ke PPK dan TPS yang dilakukan KIP akan dijaga ketat oleh kepolisian, TNI, Panwaslih serta disaksikan semua unsur penyelenggara Pilkada seperti PPK, PPS, dan KPPS.

“Dari lokasi percetakan hingga pengangkutan dan proses pelipatan, penyortiran maupun pendistribusian dalam pengawasan pihak kepolisian. Sehingga surat suara dapat kami pastikan benar-benar aman karena kita juga akan memberikan yang terbaik, sehingga harapan terciptanya pilkada damai dan berkualitas akan terwujud. Kami juga harapkan kerja sama semua pihak,” ujar Syarkawi.

Ditegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti aparat kepolisian, TNI dan Panwas untuk betul-betul mengawasi semua tahapan pikada, termasuk pencetakan kertas suara hingga penyortiran, pelipatan dan pendistribusian. “Surat suara Pilkada Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam pada 29 Oktober mendatang dicetak sebanyak 45.392 lembar. Jumlah tersebut setelah ditambah 2,5 persen dari jumlah DPT yaitu sebanyak 44.285 jiwa,” pungkasnya.

Pada bagian lain, Syarkawi menegaskan KIP Subulussalam beserta jajarannya selaku penyelenggara pilkada di kota itu akan bersikap netral. “Sayah sudah  berulangkali mengimbau anggota penyelenggara pilkada mulai tingkat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) hingga Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara PPS) hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) termasuk jajaran KIP Subulussalam untuk tetap menjaga netralitas dalam pilkada nanti,” ungkapnya.

Ditambahkan, pelaksana pilkada seperti KIP, PPK, PPS dan KPPS tidak boleh melakukan aksi yang mendukung salah seorang peserta pilkada. “Kalau kedapatan anggota KIP memihak, silakan mundur. Karena kami harus memberi porsi yang sama kepada semua kontestan,” tegas Syarkawi.(kh)