Bupati Pidie Ambil Alih Wewenang Unigha

* Mukhlis Mukhtar SH Ketua Yayasan

SIGLI - Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, Selasa (30/6) mengambil alih wewenang kepengurusan Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli. Sedangkan pengurus yayasan terhitung Selasa kemarin juga telah dibubarkan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sarjani Abdullah di Op Room Setdakab Pidie.

Dalam rapat tersebut Bupati Pidie, didampingi Wakil Bupati Pidie, M Iriawan, Sekda Drs HT Anwar ZA, Ketua DPRK Pidie, Muhamamad AR, Kabag Humas Setdakab Pidie Muhammad Harris SSTP MSi dan pejabat lain. Pertemuan dimulai pukul 10.00 WIB itu berakhir pada pukul 15.00 WIB.

Seorang peserta rapat, Hj Fatimah Cut (95) dalam forum itu meminta agar Unigha harus dihidupkan kembali. “Jangan sampai cita-cita almarhum Nurdin AR disalah artikan oleh pengurus yayasan. Saya minta Bupati Pidie segera mengambil alih kepengurusan Unigha,” katanya.

Sedangkan seorang perwakilan dosen Unigha, Jamaliah mengungkapkan, selama 30 tahun yayasan telah gagal. Kegagalan itu karena tidak ada transparansi dalam perekrutan dosen dan juga pengelolaan keuangan.

Daam rapat itu dari yayasan hanya hadir tiga orang yakni, Nasir Ahmad, Abd Rahman Puteh, Safari Aitami, sedangkan selebihnya 10 orang lagi tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, dalam pertemuan itu Mukhlis Mukhtas SH, selaku kuasa hukum yayasan Unigha juga hadir alam pertemuan itu.

Selanjutnya, Bupati Pidie membentuk tim ad-hoc yang langsung dikukuhkan berdasarkan SK No: 421/323/kep.09/2015. Tim ad-hoc ini terdiri tujuh orang yakni Muhammad AR (ketua DPRK), Drs HT Anwar ZA (Sekda), Maddan MSi (Asisten II).

Selanjutnya, anggota ad-hoc ini adalah Ir Afneaty, Ir Ibrahim MSi, Zuhri Mauliddinsyah, Tgk Anwar Husen. Tim diminta langsung bekerja membentuk tim formatur untuk persiapan pembentukan pembina, pengurus dan pengawas pembangunan kampus Unigha.

Bupati Pidie, Sarjani Abdullah seusai memimpin rapat tersebut kepada Serambi mengatakan, secara resmi pengurus dan yayasan lama dibubarkan. Jika ada persoalan lain yang muncul pihaknya siap menindak sesuai jalur.

Bupati Pidie mengaku bukan mengambil alih secara pribadi Unigha, tapi ingin menata kembali lembaga pendidikan itu atas nama masyarakat Pidie.Katanya, langkah itu diambil juga atas desakan masyarakat. “Saya sebagai kepala daerah tidak ingin merugikan masyarakat. Saya tidak bisa membiarkan persoalan yang terjadi di Unigha ini bukan yang pertama kali, tapi berulang kali,” tegas Bupati Pidie.

Hal ini makin lengkap ketika terjadi dualisme rektor. Ditanya apakah ada rencana untuk menegerikan Unigha, Sarjani mengaku penegerian Unigha adalah harapan semua pihak. “Kita baru mulai dan akan bertahap memikirkan yang terbaik untuk Unigha,” kata Sarjani Abdullah.(aya)