Sawit, Ibarat Tyson versus Yuni Shara

SUATU hari saya didatangi Profesor Fauzi, seorang guru besar di Universitas Kebangsaan (UKM) Malaysia

Editor: bakri

Padahal, kalau sektor ini terganggu, akibatnya pasti akan sangat parah. Pendapatan rakyat akan menurun, uang beredar akan berkurang, diikuti daya beli yang melorot, sehingga penjaga toko lebih banyak melamun ketimbang melayani pembeli. Tukang akan menganggur karena petani berhenti bikin rumah, truk akan terduduk karena kurang pekerjaan, bahkan truknya disita karena tak sanggup mencicil kredit.

Inilah fakta riil di tengah isu laju ekonomi Aceh yang terus melorot. Apalagi gembar-gembor kerja sama investasi dengan berbagai MoU selalu seperti “angin surga” yang tak pernah terbukti. Pak Gubernur Aceh, agaknya cerita MoU investasi besar-besar, dengan merek internasional segala, sudah bolehlah dikurangi. Rakyat Anda di seluruh pelosok butuh kepastian bahwa negara ada dan hadir untuk melindungi kepentingan mereka sesuai dengan sumpah jabatan yang sudah kita ucapkan.

Solusi jangka panjangnya ada dua. Pertama, tak usah malu untuk meniru Malaysia. Pabrik dan kilang produksinya dibangun oleh negara untuk melindungi kepentingan rakyat. Paling lambat, dua tahun pabrik sawit akan balik modal karena keuntungannya memang besar. Kan ada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), atau apalah namanya. Yang penting, petani tahu dan merasa negara itu ada wujudnya dan berpihak untuk kepentingan mereka.

Namun, solusi pertama ini tidak saya rekomendasikan. Ketika menjabat Bupati Abdya tahun 2010, hal ini sudah saya lakukan untuk melindungi kepentingan rakyat yang terkait dengan sawit seperti gaya Malaysia. Sebab, ide membantu petani, akan banyak hambatan dari pemangku kepentingan lainnya, sehingga saya berakhir dalam penjara karena membangun pabrik sawit untuk rakyat, bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Saya pasti tak ingin Bapak juga masuk penjara mengikuti jejak saya. He...he...

Yang kedua, jalankan saja Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mewajibkan gubernur membuat panitia penetapan harga sawit yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan petani. Saya lupa Permentan itu nomor berapa dan tahun berapa, maklum masih dalam penjara. He...he...

Contoh yang paling riil dan rapi itu adalah Provinsi Riau. Dinas Perdagangan dan Dinas Peekebunan di sana tinggal menggagasnya kepada gubernur. Tim ini akan melakukan rapat setiap minggu untuk menentukan harga sawit petani secara terbuka. Ini tidak ada risiko masuk penjara seperti opsi pertama.

Kalau ini juga tidak dilakukan, maka selamat menikmati pertandingan Tyson lawan Yuni Shara setiap hari. Sekali lagi, selamat menikmati. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved