Mari Selamatkan Anak-anak Kita

Oleh Sri Rahmi

KITA kerap disuguhi berita-berita yang menyesakkan dada, yang membuat mata dan hati kita perih terkait kekerasan terhadap anak. Di pengujung tahun lalu, misalnya, kita di Aceh dikejutkan dengan kasus pembunuhan seorang siswa madrasah tsanawiyah (MTs) yang dilakukan oleh siswa sebuah madrasah aliyah (Serambi, 7/12/2015). Miris karena pelaku dan korban merupakan anak-anak dan keduanya merupakan anak-anak yang menuntut ilmu di sebuah Madrasah yang notabene merupakan lembaga pendidikan keagamaan. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang salah dalam kasus ini? Apakah salah si anak, orang tua atau gurunya?

Tidak penting sebenarnya saat ini mencari siapa yang salah, karena saat ini yang benar adalah mencari solusi yang paling bijak terhadap sederetan kasus yang terjadi terhadap anak ataupun yang melibatkan anak-anak. Bukan saatnya lagi saat ini mencari biang keladi atau siapa yang salah atas setiap kasus yang terjadi pada anak. Tapi marilah secara bersinergi seluruh komponen memikirkan solusi kreatif untuk meminimalisir dan bahkan menghilangkan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh anak maupun yang terjadi terhadap anak-anak di sekitar kita. Tidak ada kata terlambat jika kita berniat dan ingin memperbaiki suatu keadaan kearah yang lebih baik.

Dari data yang dirilis oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh, didapati bahwa pada 2015 lalu, hampir semua jenis kejahatan dialami oleh anak-anak di Aceh. Mulai dari penganiayaan dalam keluarga, pencabulan/sodomi, pembuangan bayi, pemukulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi anak, hak asuh anak, penelantaran terhadap anak, nafkah anak, penculikan, bullying, narkoba dan sebagainya.

Kejahatan tersebut terjadi hampir di semua tempat; baik di rumah, di sekolah, di jalanan, di pasar, di arena bermain dan di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya yang muncul, di manakah tempat aman untuk anak-anak kita? Masihkah tersisa tempat aman untuk mereka? Apakah kita lupa, bahwa anak-anak itu belum bisa protes dengan apa yang dialaminya?

Gebrakan besar
Saat ini pemerintah Aceh sudah mulai melakukan suatu gebrakan besar untuk meminimalisir segala bentuk kejahatan yang dialami oleh anak. Di antaranya seperti diungkapkan Kepala BP3A Aceh, Dra Dahlia MAg bahwa sebenarnya sejak 2013 lalu, pemerintah telah mencanangkan Kota Layak Anak (KLA) di provinsi Aceh (Serambi, 24/11/2015). Ada sembilan kabupaten/kota di Aceh yang ditetapkan sebagai pilot project untuk program besar tersebut, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Barat Daya (Abdya), Sabang, Pidie, Lhokseumawe, Bireuen, dan Subulussalam.

KLA yang dimaksud itu adalah suatu strategi pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak.

Masih menurut Ibu Dahlia, bahwa untuk kasus dan konteks permasalahan yang dihadapi anak-anak dewasa ini khususnya di wilayah Aceh, yang bisa dikatakan pada kategori yang sudah sangat darurat, bahwa KLA merupakan program yang tepat diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan dapat menghapuskan kekerasan anak.

Dalam mewujudkan “mimpi” besar pemerintah ini, dibutuhkan keseriusan, support, dan kerja keras dari semua pihak dan komponen yang ada di Aceh. Tanggung jawab setiap anak adalah orang tuanya masing-masing. Tentunya pemerintah dan masyarakat juga memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama dengan orang tua dalam menjaga keselamatan anak-anak.

Pemerintah sebagai orang yang memiliki otoritas membuat dan menentukan kebijakan hendaklah benar-benar memikirkan dengan matang program yang akan dilakukan. Manajemen yang terkonsep dengan matang akan membuat sebuah program berhasil dengan maksimal. Mulai dari membuat perencanaan yang matang dengan pengawasan yang terstruktur sampai pada evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk melihat tingkat keberhasilan program, termasuk melihat problem-problem yang muncul, sehingga secepatnya dapat dicarikan solusinya. Menyusun pembiayaan dan penganggaran yang responsif anak, artinya pemerintah memikirkan dan sebisanya memflotkan dana untuk memberi kenyamanan bagi anak-anak. Contoh kecil yang kita lihat bersama misalnya kawasan Taman Sari yang ada di pusat kota Banda Aceh saat ini.

Menurut pandangan saya, kenyamanan sarana bermain anak tersebut hanya bertahan kurang lebih tiga tahun tanpa perawatan. Saat ini, hampir sebagian besar mainan yang ada sudah tidak layak pakai dan seperti terabaikan dari perbaikan. Selain anggaran yang responsif anak, regulasi yang tegas dan jelas juga dibutuhkan. Contoh kecil yang ada di sekitar kita adalah pengaturan trotoar yang banyak disalah fungsikan. Kita bisa melihat ketidaknyamanan anak-anak yang berada di lingkungan sekolah.

Trotoar yang seharusnya dapat menjadi sarana berjalan kaki bagi anak ketika keluar dari pekarangan sekolah, malah difungsikan oleh pedagang kaki lima yang sering kali berjualan makanan yang “tidak layak makan” bagi anak-anak. Maka di sini dibutuhkan regulasi tentang fungsi trotoar dan aturan yang tegas bagi pedagang kakilima di sekitar lingkungan sekolah. Regulasi yang tidak jelas terhadap pusat informasi online seperti situs-situs internet yang tidak diproteksi secara tegas juga berdampak buruk bagi anak.

Pengaruh media
Di satu sisi, tuntutan perkembangan zaman mengharuskan setiap anak dapat mengakses media informasi online (internet) untuk kebutuhan beberapa pelajaran dari sekolahnya. Namun karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang penggunaan atau pengoperasian media online, maka banyak situs-situs yang tidak layak dilihat oleh anak-anak, dengan mudah bisa diakses oleh mereka. Itu adalah sebagian contoh kecil dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan KLA.

Selain pemerintah, seluruh komponen masyarakat juga memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan bidang dan profesinya. Guru dan sivitas akademika yang ada di sekolah, hendaknya mampu menjadi orang tua kedua bagi anak-anak di sekolahnya masing-masing. Mereka harus mampu mewujudkan terciptanya suasana yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak di sekolahnya. Mereka harus mampu menjadi “polisi” bagi muridnya, sehingga tidak terjadi masalah-masalah kejahatan di lingkungan sekolah, seperti perkelahian antar siswa, perkelahian antara guru dan siswa serta kejahatan dan pelanggaran seksual lainnya.

Orang tua selaku pemilik tanggung jawab yang utama pada anak, hendaknya senantiasa menciptakan suasana lingkungan rumah yang nyaman bagi anaknya. Jangan melibatkan anak pada setiap konflik yang muncul dalam keluarga. Memberikan nafkah yang layak bagi setiap anak, serta mendampingi anaknya dalam menjalani kehidupan. Sinergisitas antara pemerintah, orang tua dan komponen masyarakat lainnya sangat dibutuhkan guna mempercepat realisasi program KLA ini.

Terakhir, agar kegagalan program KLA ini menjadi kecil, maka menurut hemat saya perlu dilakukan sebuah analisis SWOT yang matang dan terencana dengan baik. Dari analisis SWOT, pemerintah dapat memetakan dan memaksimalkan kekuatan (strenghts) serta peluang (opportunities) yang ada, dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) serta ancaman (threats) yang datang ketika mewujudkan KLA.

Mulai saat ini, marilah kita menjadi masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang dapat menjadi pengawas kebijakan pemerintah. Bukan masyarakat yang hanya terlena dengan urusan pribadi dan kelompoknya, masyarakat yang hanya mengurusi jabatan dan kedudukannya semata. Semoga ke depan seluruh anak-anak Aceh dapat menjadi anak-anak yang membanggakan daerah, agama dan bangsanya. Mari kita selamatkan anak-anak sebelum terlambat dan kita menyesal. Wassalam.

* Dr. Sri Rahmi, M.A., Dosen Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: srirahmi77@gmail.com