Ketahanan Finansial Keluarga

Prof Dr Apridar SE MSi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh

DUA dekade pascaperdamaian, Aceh masih berjalan di atas tali tipis menuju kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini memang terus menunjukkan perbaikan dari 4,23 persen pada 2023 menjadi 4,66 persen pada 2024, dan hingga triwulan II 2025 mencapai 4,82 persen. Namun di balik angka-angka itu, Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Muhammad Nasir, mengingatkan bahwa tingkat kemiskinan Aceh masih menduduki peringkat pertama di Sumatra, dengan tingkat pengangguran terbuka berada pada urutan ketiga tertinggi. Lebih dari 700 ribu jiwa yaitu sekitar 12,64 persen penduduk Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini adalah potret yang jujur sekaligus mencengangkan.

Pertanyaannya, mengapa angka makro yang membaik tidak serta merta menciptakan kesejahteraan yang menyentuh setiap rumah tangga? Jawabannya, menurut hemat kami, terletak pada satu kata yang kerap luput dari perhatian: perilaku.

Banyak dari kita keliru memahami ketahanan finansial. Kita mengukurnya dari saldo rekening, nilai aset, atau ketepatan membayar cicilan. Padahal, ketahanan finansial adalah kapasitas hidup yang lebih dalam kemampuan sebuah keluarga tidak hanya untuk bertahan dari guncangan, tetapi juga bangkit, beradaptasi, dan terus bertumbuh di tengah ketidakpastian. Ketahanan finansial ditentukan bukan oleh besarnya penghasilan, melainkan oleh bagaimana keluarga berperilaku terhadap uang, cara berpikir, cara memutuskan, dan nilai apa yang memandu setiap pilihan finansial mereka sehari-hari.

Data Otoritas Jasa Keuangan memperkuat tesis ini. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Aceh mencapai sekitar 70 persen, tetapi literasi keuangan masyarakat Aceh masih berada di bawah angka nasional. Artinya, banyak masyarakat yang sudah memiliki akses ke layanan perbankan dan produk keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami cara menggunakan layanan tersebut secara bijak, aman, dan produktif. Ironi ini yang disebut sebagai literacy inclusion gap yaitu akar dari rapuhnya ketahanan finansial keluarga Aceh.

Kearifan lokal

Di tengah tantangan itu, Aceh menyimpan kekuatan laten yang sering terabaikan: kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual yang mengakar kuat. Tradisi mawah, misalnya, adalah sistem bagi hasil berbasis prinsip-prinsip persaudaraan, ta’awun (tolong-menolong), amanah, tanggung jawab, dan kejujuran yang masih dipraktikkan secara luas dalam masyarakat Aceh. Ini adalah bentuk ketahanan finansial yang lahir bukan dari formalitas perbankan, melainkan dari ikatan sosial dan nilai-nilai luhur.

Di beberapa daerah, praktik bank sampah mulai menunjukkan potensinya sebagai instrumen ketahanan finansial berbasis masyarakat. Di Aceh Utara, pemerintah setempat meresmikan Bank Sampah Mandiri sebagai strategi pengurangan sampah sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Dengan harga sampah yang bervariasi, mulai dari Rp300 hingga Rp5.000 per kilogram, warga bisa memperoleh pendapatan tambahan hanya dengan memilah sampah dari rumah. Program serupa dijalankan Bank Sampah USK, di mana setiap sampah yang disetor memiliki nilai ekonomi dan langsung tercatat sebagai tabungan nasabah. Ini membuktikan bahwa ketahanan finansial bisa dibangun dari hal-hal yang paling sederhana, asalkan ada kesadaran dan perubahan perilaku.

Namun, inovasi seperti ini masih terhambat oleh minimnya literasi keuangan dan akses pembiayaan formal. Hingga Juli 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Aceh baru mencapai sekitar 27 persen dari total kuota Rp5,8 triliun. Konsultan UMKM Aceh, Hamdani, dengan tepat menyoroti bahwa pertumbuhan jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 400.000 unit di Aceh perlu diiringi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha: “Jumlahnya memang besar, tapi kalau sebagian besar masih berada pada level usaha bertahan hidup, dampak ekonominya tidak maksimal”.

Pilar ketahanan

Para akademisi mengidentifikasi tiga anteseden utama ketahanan finansial rumah tangga: ekonomi, sosial, dan perilaku. Dalam konteks Aceh, ketiganya saling berkelindan dan tak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan konsumsi rumah tangga (55 persen dari PDRB) dan belanja pemerintah yang didorong oleh pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak akan cukup jika fondasi sosial dan perilaku keuangan keluarga tidak dibenahi.

Kita bisa melihat dampak langsung dari kerapuhan fondasi ini pada persoalan stunting. Aceh masih mencatat prevalensi stunting sebesar 29,8 persen pada 2023, tertinggi kelima secara nasional. Fakta yang lebih memprihatinkan, anak-anak stunting tidak hanya berasal dari keluarga miskin, tetapi juga dari keluarga yang secara ekonomi sebenarnya tidak tergolong miskin. Ini adalah bukti paling gamblang bahwa penghasilan semata tidak menjamin ketahanan pangan dan gizi sebuah keluarga. Yang diperlukan adalah perilaku bijak dalam mengalokasikan pendapatan, kesadaran akan prioritas, serta pengetahuan tentang gizi dan kesehatan.Lalu, apa yang harus dilakukan? Pemerintah Aceh telah mengambil langkah strategis dengan menjadikan Aceh sebagai daerah percontohan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah secara nasional, sejalan dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Ini adalah fondasi yang tepat. Namun regulasi tanpa perubahan perilaku hannyalah dokumen mati.

Literasi keuangan perlu digencarkan tidak hanya sebagai program seremonial, tetapi sebagai gerakan sosial yang menyentuh setiap rumah tangga. Sekolah, pesantren, meunasah, dan gampong harus menjadi pusat edukasi keuangan yang menanamkan nilai-nilai perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan risiko sejak dini. Ekonomi kreatif berbasis potensi lokal seperti pengembangan industri sutera dan minyak nilam yang kini tengah didorong harus diikuti dengan pendampingan literasi keuangan bagi para pelakunya.

Pada akhirnya, ketahanan finansial keluarga bukanlah sekadar masalah teknis perbankan atau kebijakan fiskal. Ia adalah masalah karakter. Ia adalah kemampuan sebuah keluarga untuk memegang teguh nilai-nilai kehati-hatian, kejujuran, dan kebersamaan di tengah gempuran hasrat konsumtif. Ia adalah kesadaran bahwa tabungan hari ini bukan untuk ditimbun, tetapi untuk investasi masa depan. Diperlukan keberanian untuk berkata “cukup” di saat barang yang menggoda bertebaran.

Ketahanan finansial keluarga adalah kunci ketangguhan ekonomi bangsa. Jika setiap keluarga di Aceh mampu membangun kapasitas ini, maka guncangan ekonomi sekecil apa pun tak akan menjatuhkan dan setiap peluang kemajuan akan disambut dengan persiapan yang matang. Inilah jalan menuju Aceh yang bukan sekadar selamat, tetapi tangguh.

Semoga dengan adanya ketahanan finansial keluarga yang dibarengi perilaku penggunaan keuangan yang tepat, maka masyarakat yang tadinya masuk dalam katagori miskin, dapat terangkat ke dalam golongan yang lebih sejahtera.