Opini

Menyoal ‘Uqubat Cambuk 100 Kali

PENERAPAN Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang Jinayat (hukum pidana Islam) akhirnya membuahkan hasil maksimal

Oleh Teuku Muttaqin Mansur

PENERAPAN Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang Jinayat (hukum pidana Islam) akhirnya membuahkan hasil maksimal. Hal ini ditandai dengan adanya pelaksanaan ‘uqubat cambuk masing-masing 100 kali cambukan kepada pelaku zina, mantan Reje (keuchik) Kampung Celala, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Umardi bin M Yusuf (42) bersama dengan pasangan non muhrimnya, Fatimah Binti Umar (30). (aceh.tribunnews.com, 12/4/2016).

Kita berharap, pengenaan ‘uqubat maksimum kepada pasangan “terlarang” tersebut adalah yang pertama dan yang terakhir dilaksanakan. Qanun Jinayat, walaupun mengalami pasang surut dan diskursus yang agak dinamis terkait penetapan menjadi produk perundang-undangan pada era yang lalu, kenyataannya hari ini Qanun Jinayat telah diundangkan menjadi sebuah Qanun Aceh.

Qanun Jinayat terdiri dari 10 Bab dan 75 Pasal saat ini telah ditempatkan dalam Lembaran Aceh No.7 Tahun 2014 pada 22 Oktober 2014. Namun, qanun ini tidak otomatis berlaku pada saat diundangkan, karena berdasarkan Pasal 75 yang menyatakan bahwa qanun ini mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan. Ini berarti, Qanun Jinayat praktis berlaku mulai 23 Oktober 2015.

Sebelum Qanun ini diundangkan, perkara-perkara jinayat di Aceh merujuk kepada tiga qanun, yakni: Qanun Aceh No.12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Aceh No.13 tentang Maisir, dan Qanun Aceh No.14 tentang Khalwat (mesum). Seiring dengan keberlakuan Qanun Jinayat, maka ketiga qanun tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, perkara khamar, maisir, dan khalwat digabungkan bersamaan dengan ketentuan-ketentuan jinayat lainnya seperti ikhitilath (bercumbu), mahram (orang yang haram dinikahi), pelecehan seksual, liwath (homoseksual), mushaqah (lesbian), pemerkosaan, dan zina dalam sebuah Qanun Jinayat.  

 Subjek hukum
Keberlakuan Qanun Jinayat atau yang menjadi subjek hukum Qanun Jinayat adalah orang yang beragama Islam, orang beragama bukan Islam, dan Badan Usaha yang berada di Aceh. Pasal 5 Qanun Jinayat menyatakan bahwa qanun ini berlaku kepada empat golongan, yaitu: Pertama, setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Berarti siapa pun, tidak terkecuali, asal memenuhi unsur beragama Islam dan perbuatan jarimah itu dilakukannya di Aceh (wilayah yurisdiksi Aceh), maka ia memenuhi unsur untuk dijerat dengan qanun ini.

Kedua, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara suka rela pada hukum jinayat. Bermakna bahwa siapa pun subjek hukum beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah jinayat bersama-sama dengan orang Islam di Aceh, maka orang yang beragama bukan Islam tersebut dapat memilih hukum mana yang akan dia jalani, apakah hukum berdasarkan Qanun Jinayat, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sisi keadilan, ketentuan ini dirasa tidak adil, misalnya orang beragama bukan Islam berzina (suka sama suka) dengan orang beragama Islam, maka jika ia memilih tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ia (orang yang beragama bukan Islam) tadi dapat bebas dari jeratan hukuman. Sebab KUHP tidak dapat menjerat subjek hukum orang yang melakukan persetubuhan (zina) atas dasar suka sama suka.

Ketiga, setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini. Dan, keempat, badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Golongan keempat dapat menimbulkan persoalan hukum ketika pemilik badan usaha tersebut baik orang Aceh maupun bukan orang Aceh yang tempat tinggalnya di luar Aceh. Maka ia akan terlepas dari hukuman Qanun Jinayat, karena berlawanan dengan prinsip keberlakuan pertama.

Atau kondisi lain misalnya, tempat usahanya dapat dikenakan hukuman, namun bagaimana jika setelah itu ia membuka usaha di lokasi lain dan dikelola oleh orang lain di Aceh. Bagian ini, perlu dikaji lebih lanjut terkait apakah memungkinkan orang yang menyediakan sarana yang memudahkan terjadinya jarimah atau pelanggaran Qanun Jinayat tersebut juga di-blacklist orang dan tempat usahanya di Aceh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (26) Qanun Jinayat, menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Pelaku zina akan dikenakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, di ancam dengan `uqubat hudud cambuk 100 kali”.

Namun jika orang dewasa melakukan zina dengan anak (belum mencapai umur 18 tahun), maka pelaku zina tersebut akan dikenakan hukuman tambahan berupa ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan (Pasal 34).

 Hukuman maksimum
Jadi, cambukan 100 kali cambuk untuk perkara zina yang dilakukan oleh mantan reje (keuchik) bersama dengan pasangan non muhrimnya itu adalah hukuman maksimum, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (1) Qanun Jinayat. Kasus ini --dengan hukuman cambuk 100 kali-- merupakan kasus pertama yang dilaksanakan di Aceh.

Kita tidak dapat membayangkan bagaimana sakitnya hukuman tersebut. Untuk ukuran cambukan 3 sampai dengan 10 kali saja, yang sebelum ini sering dilaksanakan ada pelaku yang melarikan diri atau harus ditunda cambukannya karena tidak sanggup menahan rasa sakit. Apalagi dengan 100 kali cambukan.

Eksekusi cambuk ini menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah Aceh sangat serius melaksanakan dan menegakkan syariat Islam di Aceh. Keseriusan ini kiranya tidak sampai tercoreng oleh faktor like and dislike, praktik pilih kasih, atau sering orang mengumpakan dengan istilah “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah”.

Bagaimanapun, pelaksanaan hukuman 100 kali cambuk yang pertama dilaksanakan di dataran tinggi Gayo ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kasus ini jangan dianggap seperti angin lalu, kasus ini harus berdampak secara psikologis dan psiko-sosial kepada setiap orang di Aceh.

Pembelajaran lain yang dapat dipetik dari kasus ini adalah tercapainya tujuan penghukuman itu sendiri, yaitu mendapatkan efek jera, tidak mengulangi lagi perbuatan, dan pihak lain tidak akan melakukan jarimah yang sama.

Pada akhirnya akan tercapai cita-cita hukum, yaitu ketertiban, kenyamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat. Kita juga berharap, kasus diatas menjadi kasus pertama sekaligus yang terakhir untuk seluruh jarimah sebagaimana di atur dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Jinayat, tidak ada lagi cambukan-cambukan lain setelah ini. Wallahu a’lam bis-sawab.

Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: t_muttaqien@yahoo.com

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved