Massa Demo ke DPRK Bireuen

* Minta Dewan Kawal Kasus Dugaan Money Politic

BIREUEN - Tubie-tubiet (keluar-keluar), begitu teriakan massa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Senin (6/3). Mereka meminta anggota dewan keluar, menemui massa yang menggelar unjuk rasa di depan gedung dewan setempat.

Tak lama berselang, empat anggota DPRK Bireuen keluar menemui pendemo dan disusul sejumlah anggota dewan lainnya. Lalu mereka naik ke atas truk trailer yang dibawa pendemo sebagai mobil komando.

Namun koordinator pengunjuk rasa Ridwan Abdullah tetap meminta minimal 20 orang -- dari total 40 anggota DPRK Bireuen -- keluar untuk menemui massa. Melalui pengeras suara di atas mobil komando, mereka menyebut beberapa nama anggota DPRK dan memintanya keluar menemui pendemo. “Ayo keluar, kalau tidak kami akan bertahan sampai sore,” teriak salah satu dari orator.

Mereka menyebutkan telah terjadi kezaliman, yaitu money politic secara terstruktur di Bireuen. Pendemo yakin anggota DPRK Bireuen tidak tutup mata atas kasus ini. Karena dewan merupakan wakil rakyat, jadi harus mendengar tuntutan rakyat.

Aksi demo kemarin merupakan yang ketiga kalinya dilancarkan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bireuen (AMPB). Mereka menuding telah terjadi kasus money politic dalam Pilkada Bireuen yang diduga dilakukan salah satu pasangan calon.

Selain itu, mereka menduga KIP Bireuen telah mengabaikan aturan hukum dalam menetapkan salah satu pasangan calon yang tidak melengkapi syarat administrasi (tidak melampirkan surat kesehatan). Padahal syarat itu bersifat mutlak sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 huruf f undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Koordinator aksi massa, Ridwan Abdullah juga menganggap Panwaslih Bireuen tidak bekerja maksimal dalam menangani kasus dugaan money politic yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Karenanya, mereka meminta anggota DPRK untuk mengawal proses penyelidikan dugaan money politic (politik uang) yang kini sudah ditangani Polres Bireuen.

“Kami meminta anggota dewan untuk segera menyurati Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Bawaslu RI, KPU RI, Panwaslih Aceh dan KIP Aceh, atas indikasi kecurangan atau politik uang yang terjadi di Bireuen,” kata Ridwan Abdullah dan orator lainnya.

Demo tersebut dijaga ketat aparat kepolisian. Kapolres Bireuen, AKBP Heru Novianto SIK, terlihat hadir di tengah-tengah pendemo. Kapolres dalam kesempatan itu juga berjanji serta berkomitmen terus memproses kasus dugaan politik uang. “Masyarakat jangan panik, kami sedang bekerja sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku,” tegas Kapolres.

Setelah dua jam lebih berdemo di depan kantor DPRK, sekitar pukul 13.00 WIB massa mulai meninggalkan kantor DPRK Bireuen dengan menumpangi mobil bak terbuka dan sepeda motor.

Komisi A DPRK Bireuen akan memanggil dan meminta keterangan Panwaslih terkait pelaksanaan Pilkada Bireuen yang diduga telah terjadi money politic. Sejauh ini, Komisi A telah meminta keterangan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen. Selanjutnya akan memanggil Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, Bupati Bireuen Gakkumdu, dan kalau perlu Kapolres Bireuen.

Ketua Komisi A DPRK Bireuen Fadhli M Yusuf mengatakan, pihaknya terus bekerja dan mengawal proses pengutusan kasus dugaan money politic di Pilkada Bireuen 2017. Hal itu juga atas desakan pendemo kepada dewan untuk mengawal dan mengusut tuntas kasus tersebut.

Dikatakannya, dari penilaian pihaknya memang Panwaslih Bireuen tak bekerja secara maksimal, sangat lemah dalam mengawasi dan menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk. “Karena itu saya bertekad akan melakukan semua upaya untuk mengusut tuntas apa yang terjadi pada Pilkada Bireuen,” tegas Fadli di hadapan pendemo berapi-api.

Dikatakannya, tak ada pernyataan tegas dan berani dari Panwaslih terhadap dugaan money politic. Dalam keterangannya kepada Komisi A, Panwaslih beralasan tidak ada saksi yang mau memberikan keterangan terkait politik uang tersebut. “Kami sangat kecewa kinerja Panwaslih Bireuen. Padahal indikasi money politic sudah jauh-jauh hari diketahui dan beredar. Bahkan saat ada kabar pengumpulan KTP, seharusnya mereka bertindak dan melakukan pengawasan,” sebut Fadhli.