Massa Demo ke DPRK Bireuen

Ditambahkannya, Panwaslih Bireuen sudah mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp 5 miliar, tapi kinerja mereka tak maksimal. “Secara de facto, kasus dugaan money politic itu ada, dari demo-demo yang digelar, dari perbincangan di kampung-kampung dan warung kopi. Secara de jure ada aparat hukum yang harus mengusutnya,” ungkap Fadhli.

Pihaknya, sebut Fadhli juga akan mengkaji apakah saat Panwaslih dalam memutuskan tes kesehatan ulang terhadap Saifannur itu sudah sesuai aturan atau tidak. “Kita di Komisi A akan terus mengawal dan memperkokoh tupoksi kami untuk mengusut kasus ini sampai tuntas,” pungkasnya.(c38)