Pilkada 2017
Ketua Banleg DPRA: Ini 'Tsunami Besar' yang Lemahkan UUPA
"Ini adalah tsunami besar yang ingin 'menggoyang' eksistensi UUPA. Saya tidak tahu, apakah hakim membaca detail UUPA dan turunan qanunnya atau tidak?
Penulis: Yusmadi | Editor: Yusmadi
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Iskandar Usman Alfarlaky SHI sangat menyayangkan putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkesan ingin melemahkan eksistensi UUPA.
Pihaknya pun sangat menyayangkan jika hakim MK dalam putusannya menyebutkan, tidak ada korelasi UUPA dengan Pilkada.
"Ini adalah tsunami besar yang ingin 'menggoyang' eksistensi UUPA. Saya tidak tahu, apakah hakim membaca detail UUPA dengan turunan qanunnya atau tidak?," ketus politisi Partai Aceh ini kepada Serambinews.com, Rabu (5/4/2017).
Ia menambahkan, semua pihak harus membuka kembali ingatan bagaimana syarat baca Al-Quran bagi calon kepala daerah.
"Bukankah itu diatur dalam UUPA, bagaimana disebut bukan korelasi dengan Pilkada," katanya.
Ia mencontohkan, seperti yang terkait dengan dukungan bagi pasangan calon yang maju sebagai kepala daerah juga menggunakan UUPA untuk kursi DPRA dan DPRK.
Ditambahkan, begitu juga dengan kuota caleg 120 persen yang juga berlaku di Aceh.
"Palu memang sudah diketuk. Tapi ini putusan hakim MK ini membuka peluang mengebirikan UU keistimewaan Aceh," paparnya.
Dikatakan, seharusnya antara lex spesialis memiliki kaitan dengan lex generalis, bukan malah diabaikan dengan tidak mempertimbangkan Undang-undang yang mengatur tentang kekhususan Aceh. (*)
