Tes Keperawanan Masih Ada di TNI dan Polri, Katanya untuk Menjaga Moral Perempuan
"Saya diwajibkan ikut tes keperawanan karena katanya itu sudah menjadi adat di lembaga itu.
lihat foto
Meski Polri menyatakan sudah tidak ada lagi tes keperawanan, Sri Rumiati, pensiunan polwan berpangkat brigjen, tidak sepenuhnya yakin. Ia menduga, sebagian kepolisian daerah masih menggelar tes keperawanan untuk kandidat polwan.
"Di wilayah seluas Indonesia ini susah dideteksi, apalagi Dokkes (Kedokteran dan Kepolisian Polri) itu komunitas tersendiri, orang awam yang tak berlatar belakang kedokteran tidak tahu persis yang terjadi," ujarnya.
Ketika masih berstatus perwira aktif, Sri mendorong Polri menghentikan tes keperawanan. Ia menilai, tes itu tidak sesuai dengan UU 7/1984 yang mengesahkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
"Saya meminta tes itu ditiadakan karena ada undang-undang yang jelas. Polisi kan penegak hukum, jadi harus menaati aturan itu," kata dia.
Menurut Sri, menghapus tes keperawanan sama dengan menghilangkan hegemoni laki-laki di kepolisian dan militer. Ia berkata, keperawanan tidak dapat menentukan moralitas perempuan.
"Apakah anak-anak yang diperkosa harus kehilangan masa depan untuk mengabdi ke TNI-Polri hanya karena tidak perawan dan itu bahkan bukan keinginan mereka," tutur Sri.
Polri menyatakan tidak lagi menjalankan tes keperawanan bagi mereka yang ingin menjadi polisi wanita, TNI masih akan mengecek lebih lanjut, sementara sejumlah perempuan memberikan pengakuannya kepada BBC Indonesia.
Juru bicara Polri, Brigjen Rikwanto, dalam keterangan tertulis kepada BBC Indonesia mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi tes keperawanan bagi calon anggota polwan.
"Di seleksi penerimaan polwan sudah tidak ada lagi tes keperawanan," ujarnya.
Juru bicara TNI, Brigjen MS Fadilah, yang baru menjabat Selasa lalu, sementara itu meminta waktu untuk mengecek tes keperawanan bagi calon anggota TNI.
"Saya mohon waktu dulu untuk mengecek kondisi terakhir supaya jawaban saya tidak keliru," kata Fadilah.
Pada 2014, ketika tes keperawanan disorot publik, kepolisian dan militer menyebut ujian itu digelar untuk mengukur moralitas calon polwan.
"Itu penting dilakukan karena polisi tidak mau dapat bibit yang tidak baik. Kalau dia lulus dan track record-nya bagus, kami bisa terima," kata Irjen Moechgiyarto yang kala itu menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, 19 November 2014.
(Baca: Khasiat Kangen Water untuk Kesehatan Ternyata Hoax, Kemenkes Bongkar Hal Mengejutkan!)
(Baca: Cuaca Buruk belum Berpengaruh pada Penerbangan di Nagan Raya)
