Mirisnya Nasib Buruh Garmen Wanita, Terpaksa 'Sembunyikan Kehamilan' Karena Alasan Ini

"Yang lainnya, meski mendapatkan cuti, belum sepenuhnya aman karena berstatus pegawai kontrak yang sewaktu-waktu dapat diputus kerja," kata Mutiara Ika.

Pasal 82 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyebut buruh perempuan berhak mendapatkan cuti 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan.

Pasal yang sama menyebut buruh perempuan yang keguguran berhak atas cuti selama 1,5 bulan.

Mutiara mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan dan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan aturan itu, termasuk hak yang berkaitan dengan kehamilan dan melahirkan.

"Banyak persuahaan yang belum patuh dan konsisten menjalankan aturan terkait hak maternitas," kata dia.

BBC Indonesia berupaya menghubungi Direktur Jenderal Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang, namun belum mendapat tanggapan.

Baca: Buruh Kebun Asal Bireuen Dapat Hadiah dari Dandim Aceh Utara

April 2016, Kementerian Ketenagakerjaan menegur sejumlah perusahaan yang melalaikan pemberian hak maternitas namun mengutamakan teguran yang bersifat persuasif, bukan sanksi denda maupun pencabutan izin.

Temuan soal hak maternitas buruh garmen perempuan di Cakung merupakan sedikit dari sejumlah persoalan yang dialami buruh perempuan di kawasan itu.

Mei lalu, film dokumenter berjudul Angka Jadi Suara, mengungkap pelecahan seksual yang kerap menimpa buruh perempuan di daerah tersebut. Dalam film itu, setidaknya 25 buruh perempuan dari 15 pabrik di KBN Cakung mengaku pernah dilecehkan secara seksual.

KBN Cakung terdiri dari puluhan perusahaan yang sebagian besar masuk kategori penanaman modal asing di bidang garmen. Selain di Jakarta, kawasan serupa juga ada di Marunda dan Tanjung Priok yang mempekerjakan puluhan ribu buruh.

Berita ini telah ditayangkan pada BBC Indonesia dengan judul : Ratusan buruh busana terkenal di Jakarta 'terpaksa sembunyikan kehamilan'