Lima Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat

Dalam penelitiannya di beberapa kabupaten, kata Marinus, kepala daerah terpilih membatasi atau menghapus anggaran pelayanan publik, termasuk kesehatan, untuk daerah atau kelompok masyarakat yang menjadi basis lawan politik.

Bagaimana respons pemerintah dan menteri kesehatan tentang kejadian ini?
Lantaran puluhan nyawa melayang akibat campak dan gizi buruk, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar warga Asmat di pedalaman -yang rawan dari penyakit campak dan gizik buruk- direlokasi ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan.

"Jadi (penduduk) desa-desa direlokasi ke kota (Agats, ibu kota Kabupaten Asmat)," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Palembang, Senin (22/01).

Namun ide relokasi ini langsung ditolak oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Bupati Kabupaten Asmat, Elisa Kambu. Mereka menyampaikannya saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Selasa (23/01) malam.

"Memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya, adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya," tegas Elisa Kambu.

Menteri Sosial, Idrus Marham, mengakui pemerintah Indonesia menghadapi kesulitan dalam menangani bencana gizi buruk atau busung lapar yang melanda Kabupaten Asmat.

Alasannya adalah kondisi alam dan minimnya infrastruktur.

"Daerah ini memang terisolasi. Harus dipangkas dulu isolasinya," kata Idrus dalam acara diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (29/01).

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa penanganan gizi buruk dan busung lapar tidak gampang dan butuh waktu lama berhubung pasien tidak bisa langsung diberi makan karena akan dimakan cacing di perut.

"Yang pertama dilakukan adalah membasmi cacing dalam perut dulu," kata Nila. "Setelah itu, baru dikasih asupan makanan."

Menurut Nila, saat ini ada 177 tenaga kesehatan di Asmat yang membantu menangani kasus tersebut, bergabung dengan tim dari Kementerian Sosial dan TNI.

Deputi II Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho, mengatakan perlu solusi jangka panjang terkait kejadian luar biasa kelaparan di Asmat, antara lain dengan program pendampingan terhadap aparat pemerintahan di Papua.

"Persoalannya ada di pemerintah daerah," tudingnya.

Sementara untuk jangka pendek, menurut Yanuar, yang perlu dilakukan hingga Februari 2018 adalah bagaimana agar korban tidak bertambah. "Asmat adalah wake up call bagi kita semua."

Yanuar memaparkan ada beberapa daerah lain di Papua yang terancam bencana serupa karena Asmat lebih merupakan fenomena puncak gunung es.

Beberapa wilayah lain yang berpotensi mengalami hal serupa adalah Tolikara, Nduga, Intan Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Dogiyai.

Ada lebih dari 44.000 orang komunitas adat terpencil di pedalaman Papua yang membutuhkan perhatian lebih dan yang ditangani Kemensos baru sekitar 2%.

Berita ini telah ditayangkan pada BBC Indonesia dengan judul : Lima hal yang perlu Anda ketahui tentang wabah campak dan gizi buruk di Asmat