Terkait Tuntutan Guru Baca Tulis Quran, Ini Tanggapan Kadisdik dan DPRK Aceh Timur

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Puluhan guru kontrak Baca Tulis Quran (BTQ) dari sejumlah sekolah dasar (SD) di Aceh Timur melakukan unjukrasa secara damai ke Dinas Pendidikan Aceh Timur, dan Kantor DPRK Aceh Timur, Rabu (14/2/2018)

Kadisdik Aceh Timur, Abdul Munir, mengatakan Pemprov Aceh mengembalikan guru kontrak BTQ ke Aceh Timur, pada 16 Maret 2017.

Bahkan, Disdik Atim baru terima data 130 guru kontrak BTQ (tanpa SK) pada 8 Mei 2017.

Baca: Puluhan Guru Kontrak Baca Tulis Alquran Awali Demo Dengan Baca Yasin, Tuntut Honor Setahun Dibayar

Akibat dikembalikan Maret 2017, ungkap Abdul Munir, pihaknya tidak bisa lagi menganggarkan honorarium guru BTQ itu di APBK tahun 2017.

Karena APBK 2017 telah selesai dibahas pada Desember 2017.

“Kalau seandainya guru BTQ dikembalikan bulan Oktober 2016 otomatis bisa dianggarakan. Karena itu, pengembalian ini tidak tepat waktu,” ungkap Kadisdik Abdul Munir.

Pun demikian, ungkap Abdul Munir, sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholders terkait di Aceh Timur.

Tujuannya mencari solusi pembayaran honorarium guru BTQ 2017 ini, tapi katanya, tetap tidak bisa dianggarkan karena APBK 2017 sudah selesai.

Baca: Terungkap Motif Duel Maut Bersimbah Darah Hingga Meninggal Dibacok di Aceh Timur

“Sedangkan di APBK hanya ada pergeseran dana. Tidak ada penambahan dana, sementara dana di kita semua habis terpakai dan tidak ada yang bisa kita geserkan. Makanya di APBKP tidak ada,” ungkap Abdul Munir.

Pun demikian, Abdul Munir, mengajak para perwakilan guru BTQ untuk menemui bupati, ketua DPRK, dan stakeholders lainnya untuk mencari solusi terkait honorarium guru BTQ ini.

“Mari kita temui pimpinan kita, untuk sama-sama kita cari solusinya menyelesaikan permasalahan ini,” harap Abdul Munir.

Untuk diketahui berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan SMA/SMK dan SLB ke Pemerintah Provinsi, dan TK/SD/SMP/ ke Pemkab/Pemko.

Akhirnya guru BTQ yang sebelumnya honorariumnya ditanggung oleh Pemprov Aceh, dikembalikan ke daerah masing-masing dan menjadi tanggungjawab daerah.

Baca: Larang Main Catur Saat Sedang Rapat di Meunasah, Pria Ini Digorok Pemilik Warung di Aceh Timur

“Tapi honorarium guru BTQ untuk tahun 2018 DIPA-nya sedang diverifikasi dan perbaikan di Bappeda. Kalau honorarium untuk 2018 itu tanggungjawab saya,” ungkap Abdul Munir.

Usai mendengar penjelasan Kadisdik, guru BTQ melanjutkan orasi di depan Gedung DPRK Atim.

Di sana para guru disambut oleh Plt Sekwan DPRK Atim, Radhi SH.

“Saya sebagai Plt Sekwan akan menyampaikan aspirasi bapak-bapak, kepada bapak dewan, khususnya anggota Komisi E, yang membindangi pendidikan,” ungkapnya.(*)