ICW: Sektor Hukum Tidak Mendapatkan Perhatian dan Terpinggirkan di Rezim Pemerintahan Jokowi
Hal ini bisa dilihat dari kisruh pengesahan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang MD3.
lihat foto
Dia menilai, tidak cukup apabila Jokowi tidak menandatangani UU tersebut.
Sebab, apabila tidak ditandatangani Jokowi, UU MD3 tetap otomatis berlaku setelah 30 hari disahkan.
"Tanda tangan itu hanya formalitas saja," ucap Donal.
Catatan Kompas.com, ada tiga pasal dalam UU MD3 yang mendapat penolakan dari publik.
Pertama, Pasal 73. Pasal itu mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR namun enggan datang.
Lalu, Pasal 122 huruf k, di mana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
Ada juga Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "ICW: Hukum Terpinggirkan di Rezim Jokowi"
