PSI Subulussalam Siap Beberkan Anggota KIP Terpilih yang Terkait Parpol
ada dua nama komisoner KIP Subulussalam yang diduga kuat pernah terdaftar dalam kepengurusan partai politik nasional
Penulis: Khalidin | Editor: Muhammad Hadi
lihat foto
Laporan Khalidin I Subulussalam
SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Polemik dugaan terhadap beberapa oknum komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam periode 2018-2023 terpilih yang terlibat partai politik (parpol) semakin memanas.
Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Subulussalam, Al Qudri dalam siaran persnya kepada Serambinews.com, Selasa (22/5/2018) malam menyatakan memiliki bukti kuat dan siap membeberkan nama para komisioner KIP Subulussalam yang terkait parpol itu.
Menurut Al Qudri, ada dua nama komisoner KIP Subulussalam yang diduga kuat pernah terdaftar dalam kepengurusan partai politik nasional.
Baca: Gas Bersubsidi Langka di Subulussalam, Kalaupun Ada Harganya Sangat Mahal
Al Qudri menyatakan akan segera membeberkan nama komisioner terpilih itu agar publik tahu.
Meski belum membeberkan namanya, Al Qudri mulai membuka sedikit dua nama tersebut terlibat di partai nasional yang ikut mengusung salah satu calon wali kota/wakil wali kota Subulussalam.
Terhadap kondisi ini, Al Qudri mengaku sebenarnya penelusuran latar belakang para calon anggota KIP merupakan tugas tim panitia seleksi yang dibentuk namun sayangnya tidak dilaksanakan.
Lantaran itulah, PSI mengaku memiliki tanggungjawab untuk mengungkap dan mengawal kasus komisioner KIP Subulussalam yang bermasalah tersebut.
”Harusnya ini dulu ranahnya pansel tapi nampaknya upaya mereka tidak maksimal,” kata Al Qudri.
Baca: Bawaslu Minta Polisi Segera Tetapkan Sekjen dan Wasekjen PSI Tersangka, Begini Reaksi PSI
Lebih jauh dikatakan, motivasi PSI mengawal kasus komisioner KIP yang bermasalah ini sebagai wujud tanggungjawab terhadap masyarakat Subulussalam.
Pasalnya, sebagaimana partai yang menentang segala bentuk korupsi, PSI menyatakan akan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan lembaga lainnya.
Adanya dugaan permainan dalam pemilihan anggota KIP Subulussalam dinilai bagian KKN, yaitu Nepotisme.
”Selama ini masalah KKN masyarakat kebanyak fokus pada masalah uang yang dikorup, sehingga soal nepotisme jarang diungkap atau terpantau,” ujar Al Qudri.
Dikatakan, jika persoalan personal KIP Subulussalam yang baru terpilih tidak segera perbaiki akan melahirkan masalah besar terlebih agenda nasional pilkada serentak, pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Lantaran itu, Al Qudri meminta agar masalah komisioner KIP terpilih segera ditindaklanjuti baik KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI dan Panwaslu mapun aparat penegak hukum.
Baca: BREAKING NEWS - Dua Warga Subulussalam Terkapar Disambar Petir
Al Qudri pun memastikan jika kasus ini sudah bergulir ke KPU, Bawaslu RI dan DKPP RI.
Bahkan Al Qudri masih memberi kesempatan kepada komisioner KIP Subulussalam terpilih untuk mengambil jalan bijaksana agar tidak berimbas pada masalah lain.
Sebab, jika kasus ini nanti berlanjut, Al Qudri meyakini akan berimbas pada jabatan lain.
Pun demikian, anggota komisiner KIP yang terkena sanksi DKPP kasus laporan H Munir H Ubit.
Berdasarkan surat DKPP nomor 0941/PPL/DKPP/VI/2014 tersebut atas dugaan pelanggaran kode etik dan diputuskan jika teradu tidak lagi dapat menjadi penyelenggara pemilu. (*)
