Merokok di Tempat Umum akan Didenda

Pemko Banda Aceh melalui Dinas Kesehatan setempat mengoptimalkan penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2016

Merokok di Tempat Umum akan Didenda
SEORANG warga berjalan dekat banner larangan merokok di Masjid Agung Baitul Makmur, Meulaboh, Aceh Barat, 

* Rp 200 Ribu atau Kurungan 3 Hari

BANDA ACEH - Pemko Banda Aceh melalui Dinas Kesehatan setempat mengoptimalkan penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dengan memberikan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kepada perokok di area publik. Siapa yang merokok di area KTR Banda Aceh akan didenda Rp 200 ribu atau dikurung selama tiga hari.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Banda Aceh, dr Warqah Helmi seusai membahas rencana itu dengan Wakil Wali Kota, Drs Zainal Arifin, di Balai Kota, Rabu (23/5). “Tak hanya warga yang merokok, penjual dan produsen rokok juga akan mendapat sanksi jika melanggar ketentuan itu,” tegasnya.

Disebutkan, yang menjual rokok di area KTR bisa didenda Rp 500 ribu atau 5 hari kurungan. Sedangkan bagi produsen yang kedapatan menjual di area KTR akan didenda Rp 5 juta atau 10 hari kurungan. “Denda paling besar akan dikenakan bagi badan usaha yang melakukan promosi rokok di area KTR yaitu bisa mencapai Rp 10 juta atau 14 hari kurungan,” ujar Warqah.

Sebelum sanksi itu diberlakukan, lanjutnya, Dinkes Banda Aceh terlebih dulu akan menyosialisasikan kepada warga. Menurut Warqah, saat ini pihaknya sedang melatih 50 orang dari lintas instansi yang nanti akan bertugas mengawal penerapan Qanun KTR tersebut.

Warqah memastikan, penerapan sanksi itu akan dimulai setelah ada sosialisasi dan warga sudah memahaminya. “Kita mulai dalam sebulan ke depan atau kira-kira setelah lebaran,” ujarnya.

Adapun lokasi KTR yang ditentukan dalam Qanun Nomor 5 tahun 2016 yaitu kantor pemerintah dan swasta, sarana pelayanan kesehatan, sarana pendidikan formal dan informal, dan arena permainan anak, tempat ibadah, halte, sarana olahraga tertutup, angkutan umum, tempat pengisian bahan bakar, dan ruang publik lainnya.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Drs H Zainal Arifin sangat mendukung langkah tersebut. Kebijakan KTR di Banda Aceh, lanjutnya, sudah dimulai sejak dikeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) pada masa kepemimpinan Mawardy Nurdin (almarhum). “Semoga penerapan sanksi ini nanti berjalan maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan warga kota,” ujar Zainal.

Ia juga menyarankan agar disiapkan sejumlah ruang khusus bagi perokok di Banda Aceh. “Ini mungkin solusi bagi mereka yang belum bisa berhenti merokok. Kita siapkan juga ruang agar mereka bisa merokok tanpa mengganggu orang lain,” harap Zainal Arifin seraya berharap sosialisasi stop merokok harus tetap berjalan.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved