OTT KPK di Aceh

Jadi Bancakan Korupsi, KPK Sesalkan Dana Otonomi Khusus Aceh Dinikmati Sebagian Oknum

Basaria mengatakan DOKA merupakan salah satu prioritas pendampingan KPK dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Jadi Bancakan Korupsi, KPK Sesalkan Dana Otonomi Khusus Aceh Dinikmati Sebagian Oknum
Tribunnews.com
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan saat konferensi pers terkait OTT Aceh di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7/2018). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan adanya praktik tindak pindak korupsi pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya sekitar Rp 8 triliun.

"Padahal seharusnya manfaat dana tersebut dirasakan oleh masyarakat Aceh dalam bentuk bangunan infrastruktur seperti jalan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018).

Basaria mengatakan DOKA merupakan salah satu prioritas pendampingan KPK dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Justru KPK menemukan indikasi bagaimana DOKA menjadi bancakan dan dinikmati oleh sebagian oknum," ujar Basaria.

Baca: KPK Segel Ruang Kerja Gubernur Aceh dan ULP

Baca: Irwandi Resmi Tersangka

Baca: PNA Beri Bantuan Hukum

Kasus korupsi DOKA ini menjerat dua kepala daerah di Aceh, yaitu Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selain mereka, ada dua pihak swasta lain, yaitu Hendri Yuzal dan T. Syaiful Bahri.

Dalam kasus ini, Bupati Bener Meriah diduga memberikan Rp 500 juta kepada Gubernur Aceh sebagai bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA Tahun Anggaran 2018.

KPK kembali mengingatkan kepada para kepala daerah agar kembali pada sumpah jabatan dan amanah dalam mengemban tugas sebagai aparatur pelayan masyarakat untuk memakmurkan masyarakatnya dengan memanfaatkan sumber daya dan anggaran yang diamanahkan kepada pemerintahannya dengan sebaik-baiknya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Sesalkan Dana Otonomi Khusus Aceh Jadi Bancakan Korupsi

 

Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved