OTT KPK di Aceh

Ahmadi Didakwa Suap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Rp 1 Miliar Lebih, JPU KPK Baca Dakwaan 17 Halaman

Bupati Bener Meriah yang diduga menyuap Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh total sekitar Rp 1.050.000.000," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Ahmadi Didakwa Suap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Rp 1 Miliar Lebih, JPU KPK Baca Dakwaan 17 Halaman
KOMPAS.COM/REZA JURNALISTON
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Bener Meriah Ahmadi Usai diperiksa oleh KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018). 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kasus dugaan suap dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang menyeret bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi mulai disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (27/9/2018).

Sidang kasus dengan nomor perkara 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst itu disidang di Ruang Kusma Atmadja 1 di PN Jakpus pada pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Ahmadi adalah tersangka pertama yang berkasnya sudah dilimpahkan oleh KPK ke pengadilan.

Merasa Bukan Haknya, Irwandi Yusuf Serahkan Rp 39 Juta ke KPK

Sedangkan tiga tersangka lainnya; Irwandi Yusuf, Hendi Yuzal, dan T Saiful Bahri masih dalam penyidikan KPK.

Agenda sidang perdana untuk terdakwa Ahmadi adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BREAKING NEWS - Pengadilan Tolak Permohonan Praperadilan Penangkapan Irwandi Yusuf

"Siang ini, 27 September 2018, Jaksa Penuntut Umum KPK telah membacakan dakwaan untuk terdakwa Ahmadi, Bupati Bener Meriah yang diduga menyuap Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh total sekitar Rp 1.050.000.000," kata Jubir KPK, Febri Diansyah dalam keterangannya kepada Serambinews.com, Kamis (27/9/2018).

Dalam sidang itu, JPU KPK membaca sedikitnya 17 halaman dakwaan terhadap Ahmadi.

"Fakta-fakta dugaan suap tersebut telah kamu uraikan dalam dakwaan dan nanti akan dibuktikan satu persatu di pengadilan," kata Febri.

OTT KPK - Begini Kesaksian Anggota DPRK Bener Meriah Ketika Bupati Ahmadi Ditangkap

Ditambahkan Febri, karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka pada persidangan berikutnya, Senin 1 Oktober 2018, JPU KPK akan mulai mengajukan saksi-saksi untuk kepentingan pembuktian dakwaan.

"KPK mengajak masyarakat, khususnya warga Aceh untuk mengawal persidangan ini. Karena dana DOK Aceh tersebut semestinya dapat dinikmati masyarakat Aceh. Adanya korupsi tentu saja akan merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pihak2 tertentu saja," pungkas Febri Diansyah.(*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved