Proyek Jembatan Pango Tertunda Lagi

Kelanjutan proyek pembangunan jembatan Pango yang menghubungkan Banda Aceh

Proyek Jembatan Pango Tertunda Lagi
kawasan jembatan baru Pango, Banda Aceh. SERAMBI/M ANHSAR 

* Dana Operasional Panitia tak Diplotkan

BANDA ACEH - Kelanjutan proyek pembangunan jembatan Pango yang menghubungkan Banda Aceh dengan Aceh Besar tertunda lagi tahun ini. Pasalnya, dana pendukung untuk operasional panitia pembebasan tanah tidak dianggarkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) APBA 2018.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Aceh, Ir Fajri MT yang dikonfirmasi Serambi, Kamis (4/10), terkait kembali gagalnya pelaksanaan pembebasan tanah untuk kelanjutan proyek pembangnan Jembatan Pango mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang dkKetuai Sekda Aceh, Dermawan, hanya mengalokasikan dana untuk pembayaran tanah masyarakat yang terkena lokasi proyek lanjutan. Sedangkan dana operasional panitia pembebasan sebesar 4 persen dari pagu anggaran pembebasan lahan tak disediakan.

“Pagu anggaran yang dialokasikan TAPA dalam Pergub APBA 2018 senilai Rp 55 miliar. Sementara dana operasi panitia pembebasan tanah sekitar Rp 2,2 miliar tak tersedia,” jelasnya.

Fajri juga belum bisa memastikan apakah proyek pembebasan lahan dilanjutkan tahun depan. Sebab dirnya belum tahu apakah TAPA dan DPRA ada memplotkan pada pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2019. “Saya belum mendapat info pasti. Kalau mau dilanjutkan pelaksanaan pembebasan lahan, maka anggaran yang belum terpakai Rp 55 miliar tahun ini diluncurkan ke tahun 2019,” ujarnya.

Kemudian dalam RAPBA 2019 yang mau diqanunkan, diusul anggaran untuk kegiatan operasional panitia pembebasan tanah sekitar Rp 2,2 miliar. Dana itu akan digunkan untuk biaya ukur kepada BPN, rapat panitia dengan pemilik tanah, kemudian untuk biaya analisa dan penghitungan atau tafsiran harga (apprresal) harga tanah yang layak untuk dibayar kepada pemilik tanah.

Wakil Ketua I DPRA, Drs H Sulaiman Abda MSi menyatakan rasa kecewanya karena program lanjutan pembebasan tanah Jembatan Pango harus tertunda lagi. Padahal, katanya, pembebasan lahan itu sudah diprogramkan sejak enam tahun lalu.

Padahal, lanjutnya, setiap tahun DPRA menyetujui alokasi anggaran untuk pembebasan itu. Tahun ini bahkan dialokasikan lebih Rp 50 miliar. “Kenapa dari pagu anggaran yang disediakan itu tak bisa diambil untuk biaya operasional panitia pembebasan yang nilainya cuma sekitar Rp 2 miliar?” tanya Sulaiman Abda.

Seharusnya, kata Sulaiman Abda, kelanjutan pembangunan jembatan Pango itu menjadi program prioritas. Sehingga anggaran untuk pembebasan tanah yang telah disediakan dalam Pergub APBA 2018, digunakan untuk membebaskan tanah masyarakat yang terkena lokasi untuk kelanjutan pembangunan jembatan Pango. “Kita berharap, Plt Gubernur Aceh bisa melanjutkan pembangunan jembatan Pango sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2022,” harapnya.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved