Ada Apa dengan Rupiah?

Oleh Nuri Rosmika

NILAI tukar rupiah terhadap dolar AS terus menunjukkan tren pelemahan hingga menembus Rp 15.000. Ternyata rupiah tak sendiri, pelemahan mata uang juga dialami serentak berbagai negara di dunia. Rupee, mata uang India, juga terkena dampak penguatan dolar AS. Demikian juga Euro (Uni Eropa) diperdagangkan melemah, terendah sejak 13 bulan terakhir. Kemudian mata uang Afrika Selatan jatuh 10%, terendah sejak dua tahun terakhir. Mata uang Argentina juga ikut melemah. Tak hanya mata uang, bursa keuangan dunia juga mengalami hantaman.

Sejak kepemimpinan politik Presiden Donald Trump, kebijakan AS mengalami perubahan besar, terutama kebijakan ekonomi-perpajakan dengan kebijakan pemotongan pajak sejak tahun lalu. Kebijakan pemotongan pajak ini tentu saja membuat perekonomian menjadi ekspansif hingga tumbuh lebih dari 4%. Selain itu, juga terjadi perubahan positif bagi pasar saham AS yang mencapai rekor tertinggi. Sehingga The Federal Reserve, sebagai bank centralnya AS, mulai menaikkan tingkat suku bunga yang selama satu dekade terakhir dijaga serendah mungkin.

Fakta menguatnya pasar AS, yang disinkronisasikan dengan peningkatan suku bunga, menstimulus investor yang memiliki dana besar untuk menanamkan uangnya di negara Paman Sam itu. Dengan banyaknya permintaan mata uang dolar dari investor global tersebut, menjadikan mata uang dolar AS terapresiasi dan terdepresiasinya mata uang sejumlah negara, terutama negara berkembang. Beberapa negara yang memiliki fondasi ekonomi rentan serta mempunyai kebijakan ekonomi tidak konsisten bahkan sampai mengalami krisis, seperti halnya Turki, Argentina, hingga Venezuela.

Krisis ekonomi di Negara-negara tersebut semakin bardampak pada Indonesia, dengan pelemahan rupiah dan IHSG. Hal ini disebabkan pasar keuangan Indonesia sangat rentan karena bergantung pada modal asing (FDI). Obligasi Indonesia sekitar 40% dipegang investor asing dan pasar saham Nasional sekitar 50% dipegang oleh asing. Bila terjadi gejolak di pasar keuangan dunia, seperti krisis mata uang lira, arus modal asing bisa keluar dengan mudah. Investor akan menukarkan rupiahnya dengan dolar AS karena lebih menarik. Akibatnya, dolar semakin terapresiasi dan rupiah akan makin melemah.

Selain itu, rupiah semakin melemah dengan adanya perang dagang antara AS-Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang membumbung tinggi membuatnya menjadi eksportir besar dengan pangsa pasar di seluruh dunia. Dengan kurs yen yang rendah komoditas barang asal Cina sangat berdaya saing. Apalagi setelah Cina sengaja mendepresiasi mata uangnya, ekspor komoditas dari Cina semakin tinggi yang membuat AS semakin gerah. Pelaku keuangan dunia menyikapi situasi ini dengan lebih memilih aman, berinvestasi dalam dolar, sehingga kursnya semakin terapresiasi.

Pelemahan rupiah dapat menghambat perekonomian serta menambah beban Negara dari sisi impor dan utang luar negeri. Selain itu, momok yang paling menakutkan dari penurunan rupiah adalah lesunya perekonomian, tetapi inflasi malah meningkat sehingga membuat rakyat terjepit.

Sejumlah kebijakan
Untuk mengantisipasinya, pemerintah telah mencoba sejumlah kebijakan, di antaranya: Pertama, menaikkan suku bunga acuan. Diharapkan dengan instrument moneter ini jumlah uang yang beredar akan berkurang sehingga inflasi dapat lebih dikontrol, walaupun akan memperlambat perekonomian nasional, Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terbukti langsung menguat setelah Bank Indonesia (BI) mengumumkan kenaikan suku bunga acuannya 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%.

Kedua, menggenjot penerimaan pajak. Diharapkan dengan kebijakan fiskal ini akan menambah pendapatan Negara sehingga sedikit memberi udara segar dari sisi anggaran. Langkah ini akan semakin membuat pertumbuhan ekonomi menjadi kontraktif, tapi ini dinilai dapat menyelamatkan keuangan Negara yang saat ini juga sedang mengalami tekanan dengan naiknya harga minyak dunia. Apalagi kebijakan menaikkan harga BBM dalam negeri urung dilakukan, mengingat hal itu akan menyebabkan inflasi yang lebih dalam.

Ketiga, pembatasan impor. Keputusan ini dinilai sejumlah pihak menjadi cara yang jitu dalam menyikapi pelemahan rupiah. Komoditas yang dapat dibatasi lebih kepada bahan nonpangan, sedangkan impor pangan sulit dibendung, karena ditakutkan kelangkaan penawaran malah akan memacu inflasi. Kebijakan pembatasan impor ini tentu akan menghambat pembangunan infrastruktur yang menjadi skala prioritas pemerintah saat ini. Terhambatnya pembangunan infrastruktur otomatis akan memperlambat perekonomian nasional.

Dan, keempat, menggenjot ekspor. Dengan berakhirnya periode keemasan Indonesia sebagai Negara penghasil minyak, maka saat ini ekspor nasional bertumpu pada non migas. Bahan non migas utama yang diekspor oleh Indonesia adalah industri produk makanan (utamanya CPO), pertambangan selain migas, serta ekstraksi minyak dan gas alam. Ini merupakan momentum untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam merebut pangsa pasar internasional. Hal ini semakin ditunjang dengan naiknya harga komoditas CPO dan batubara dunia.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga sudah melakukan langkah-langkah antisipatif di pasar keuangan dengan melakukan intervensi melalui cadangan devisa yang dimiliki dan Operasi Pasar Terbuka (OPT) melalui lelang valuta asing atau foreign exchange (FX) swap. Bahkan, bila diperlukan BI juga akan melakukan intervensi Surat Berharga Negara (SBN).

Dengan langkah antisipasi pemerintah tersebut diharapkan stabilisasi rupiah akan terjadi seperti yang diharapkan. Banyak pihak yang mengaitkan pelemahan rupiah saat ini dengan gejala krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia pada 1997-1998.

Walaupun kondisi di atas cukup menggembirakan, akan tetapi bila The Fed menaikkan kembali suku bunganya 3-4 kali ke depan, maka semakin memperburuk nilai tukar rupiah dan berujung pada krisis moneter 1998. Kekhawatiran pakar ekonomi ini juga pernah terjadi pada krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika pada 2007/2008 silam. Faktanya, Indonesia berhasil melaluinya dengan baik, bahkan pertumbuhan ekonomi kala itu tetap ekspansif. Yang menjadi pembeda dua situasi di atas adalah perpolitikan bangsa.

Periode 1998 perpolitikan Indonesia tidak stabil, sehingga perekonomian gampang ambruk, berbeda jauh dengan kondisi 2007/2008. Hal ini pula yang harus kita pegang, bahwa jangan sampai Pilpres 2019 membuat politik nasional menjadi tidak stabil dan berdampak pada krisis ekonomi. Siapa pun pilihan calon presiden kita, dengan menjaga stabilitas emosi dan logika, diharapkan akan menciptakan stabilitas nasional, sehingga stabilisasi rupiah segera terjadi dan krismon 1998 tidak akan menghampiri lagi.

* Nuri Rosmika, SST., PNS di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Email: nuri_rosmika@bps.go.id