Breaking News:

Pengukuhan Malik Berpeluang Digugat

Pengukuhan Wali Nanggroe (WN) Aceh X jika tetap dilakukan tanpa proses pemilihan--sebagaimana diamanatkan

Editor: bakri
Pengukuhan Malik Berpeluang Digugat
IST
HUSNI JALIL, Pakar Hukum Tata Negara

* Karena Dinilai Cacat Prosedur

BANDA ACEH - Pengukuhan Wali Nanggroe (WN) Aceh X jika tetap dilakukan tanpa proses pemilihan--sebagaimana diamanatkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013–tergolong inprosedural. Suatu perbuatan yang prosedurnya tidak dipenuhi atau cacat sangat berpeluang di-complain dan digugat oleh pihak yang berkepentingan. Bahkan bisa menimbulkan akibat hukum lainnya apabila perbuatan melawan hukum itu kelak terbukti merugikan keuangan negara.

Hal itu dikatakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Husni Djalil MH yang dihubungi Serambi tadi malam menanggapi polemik layak tidaknya Tengku Malik Mahmud Al-Haythar dikukuhkan kembali sebagai Wali Nanggroe Aceh pada 16 Desember mendatang, tanpa harus melalui mekanisme pemilihan oleh komisi pemilihan yang terdiri atas tuha peuet, tuha lapan, dan mufti atau yang mewakili, serta satu orang alim ulama dari setiap kabupaten/kota di Aceh.

“Begitu mekanisme yang diatur di dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Nah, jika prosedur itu tak dipenuhi, bisa saja nanti ada yang menggugat. Wali Nanggroe sendiri jadi tak nyaman. Belum lagi kalau gugatan itu dikabulkan pengadilan, ya tahu sendirilah akibatnya. Tapi kalau memang tak ada yang gugat, ya aman-aman saja,” ujar mantan wakil rektor II Unsyiah ini.

Sebaiknya, kata Husni Jalil, pengukuhan Wali Nanggroe Ke-10 pada medio bulan ini harus melalui mekanisme pemilihan, sesuai amanat qanun. “Bahwa kemudian saat pemilihan nanti ujung-ujungnya komisi pemilihan bermusyawarah untuk mengangkat kembali Tengku Malik Mahmud menjadi Wali Nanggroe, ya itu tak lagi menyalahi prosedur, karena proses pemilihan sudah ditempuh,” kata Husni.

Guru Besar FH Unsyiah ini menekankan, pemilihan Wali Nanggroe harus melalui komisi pemilihan. “Kemudian komisi mengumumkan siapa saja calon yang berminat dan minimal harus ada tiga calon, kemudian dipilih secara musyawarah. Itu ketentuan qanun yang harus dipenuhi,” kata Husni.

Menurutnya, jika Wali Nanggroe langsung dikukuhkan tanpa proses pemilihan sebagaimana rencana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), berarti DPRA merujuk pada Qanun Nomor 8 Tahun 2012. Padahal, pasal tersebut sudah diubah dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2013. “Nah,

jika langsung dikukuhkan itu bermakna tidak melalui mekanisme yang diatur qanun. Padahal, pasal yang sudah dicabut tak bisa lagi dijadikan dasar hukum,” imbuhnya.

Sesuai dengan Pasal 117 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 masa jabatan Wali Nanggroe tujuh tahun, kemudian qanun tersebut direvisi menjadi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013. Pasal 117 itu dikoreksi Mendagri sehingga masa jabatan WN dipangkas dari tujuh menjadi lima tahun. Nah, Wali Nanggroe Aceh saat ini adalah Tengku Malik Mahmud Al-Haythar yang dikukuhkan pada 16 Desember 2013. Dengan demikan, masa jabatan Malik akan berakhir pada 16 Desember 2018.

Begitupun, hingga kemarin belum ada tanda-tanda dibentuknya Komisi Pemilihan Wali Nanggroe. Prof Husni tidak sependapat jika ada yang menyatakan karena waktunya sudah kepepet sehingga komisi pemilihan tak sempat lagi dibentuk. “Apanya yang kepepet? Bukankah waktu lima tahun itu cukup lama untuk membentuk komisi pemilihan. Tapi kenapa justru tak pernah dibentuk?” ujarnya bertanya.

Cacat prosedur
Dosen FH Unsyiah lainnnya, Dr M Adli Abdullah MCL menilai, penetapan Tengku Malik Mahmud sebagai WN periode 2018-2023 tanpa proses pemilihan adalah cacat prosedur, karena penetapannya bukan melalui mekanisme Qanun Nomor 9 Tahun 2013 di mana penetapan Malik Mahmud kali ini hanya melalui kesepakatan tiga majelis tinggi yang menggelar musyawarah dan menetapkan Malik Mahmud kembali menjadi Wali Nanggroe Aceh.

Apalagi, menurut Adli, majelis tuha peuet yang ada sekarang belum definitif, hanya pelaksana tugas (plt) berdasarkan SK Gubernur Nomor 841/208/2018 tanggal 29-3-2018 dan tidak berwenang memilih Wali Nanggroe, sebagai amanah dari Pasal 76 ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2012, disebutkan bahwa Majelis Tuha Peuet dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Tuha Peuet. Kemudian, pada ayat (2) disebutkan Komisi Pemilihan Tuha Peuet terdiri atas Majelis Fatwa, Majelis Tuha Lapan, dan perwakilan alim ulama masing-masing kabupaten/kota di Aceh.

Pada Pasal 70 ayat (1) disebutkan Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus. Kemudian pada ayat (2) disebutkan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Majelis Tuha Peuet, Majelis Lapan, mufti, dan perwakilan alim ulama masing-masing kabupaten/ kota.

“Saya melihat, pemaksaan penetapan WN lebih kepada memenuhi keinginan malik Mahmud untuk memepertahankan dirinya sebagai Wali tanpa melalui mekanisne yang benar dan ini mengakibatkan terjadinya tragedi hukum dan memenuhi unsur melawan hukum di mana pemilihan wali tak sesuai dengan mekanisme qanun,” kata Adli Abdullah.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved