Plt Gubernur ‘Hajar’ BPKS

* Disarakan Jangan Antrikritik

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengungkapkan bahwa selama ini banyak masalah yang terjadi di internal manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Dia meminta manajemen BPKS yang dipimpin Dr Sayid Fadhil MHum untuk tidak antikritik dan bisa bercermin diri atas masalah yang ada.

Demikian disampaikan Nova dalam sambutannya saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) yang digagas Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Hotel Kryiad Muraya, Banda Aceh, Senin (17/12). Diskusi itu membahas penguatan dan pemanfaatan kawasan Sabang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Nova menyatakan kegiatan itu lebih penting untuk dihadirinya sehingga ia menolak menghadiri tiga agenda lainnya, termasuk pertemuan dengan Komisi II DPR RI. Dalam pidatonya yang disampaikan hampir setengah jam tanpa teks, Nova banyak ‘menghajar’ manajemen BPKS, khususnya kepemimpinan Sayid Fadhil.

Kegiatan itu diikuti Kepala BPKS, Sayid Fadhil bersama manajemennya, Dewan Pengawas BPKS Teuku Zanuarsyah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Rustam Effendi, Teuku Iskandar TA, dari Komisi IV DPRA, Amirullah dari Biro Perekonomian Setda Aceh, Staf Ahli Bupati Aceh Besar Jakfar, Ketua IRI Mulyadi Nurdin, wartawan, dan lainya.

Menurut Nova, Sabang memiliki potensi yang luar biasa. Di sana terdapat laut berserta pantainya, gunung, dan danau yang bertemu dalam satu titik (pulau). Potensi ini tidak ada di daerah lain. Tapi, potensi itu tidak cukup untuk mengembangkan Sabang dan kawasannya tanpa ada sumber daya manusia yang mumpuni.

“Kalau potensi Sabang begitu besar, kenapa perkembangannya atau kemajuannya begitu lama atau lambat. Saya termasuk orang yang memiliki karakter tidak suka menyalah-nyalahkan. Tapi kalau sesuatu tidak berjalan dengan seharusnya tentu ada yang salah,” kata Plt Gubernur Aceh.

Dia mengibaratkan orang sakit datang ke rumah sakit. Tentulah dokter akan mendiagnosis terlebih dahulu keluhan pasien, kemudian baru dicari penyakitnya, dan terakhir obatnya. “Tapi kalau keluhannya selalu alergi dengan kritikan, bagaimana kita tahu penyakitnya dan bagaimana pula mengobatinya,” ujar Nova bertamsil.

Nova menyatakan, kondisi tidak akan pernah lebih baik bila kita antikritik. Dia mengaku bersyukur ketika ada kritikan terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Aceh terancam batal. “Kritikan itu membuat saya tiga kali bertemu Presiden untuk meminta peresmian jalan tol. Kalau tanpa kritikan, groundbreaking tidak jadi kemarin,” ungkapnya.

Kemudian Nova mengaitkan dengan kondisi di BPKS. Ketika Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang diketuai Gubernur Aceh dan anggotanya, Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar, menegur BPKS, malah Kepala BPKS balik “menyerang” Nova dengan membuat konferensi pers. Bahkan BPKS menggandeng Forum Keuchik Kota Sabang.

Sekadar informasi, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah selaku Ketua DKS menegur Kepala BPKS, Sayid Fadhil melalui suratnya Nomor 515/25881 tanggal 12 Oktober 2018. Teguran itu disampaikan setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja manajemen BPKS oleh Dewan Pengawas BPKS pada 13 September 2018.

Dalam surat tegurannya, DKS menilai kepemimpinan Sayid Fadhil selaku Kepala BPKS sangat lemah dan cenderung otoriter, sehingga telah terjadi perpecahan di dalam manajemen BPKS akibat dari sikapnya yang sering bertindak sendiri. Buntutnya, Irwan Faisal mundur dari jabatan Wakil Kepala BPKS.

“Ketika DKS menegur, yang menegur bukan Nova Iriansyah. Jadi, ketika Bapak-bapak antikritik kemudian menyerang Nova Iriansyah, tidak relevan, apalagi membawa-bawa keuchik. Keuchik itu anak buah camat, di bawah wali kota. Nah, wali kota anggota DKS, sama saja keuchik menyerang wali kotanya,” tegas Nova berlogika.

Di hadapan peserta FGD, Nova meminta persoalan yang terjadi di tubuh BPKS agar dibuka saja, jangan ada yang ditutup-tutupi. Saat menyampaikan pidatonya, Nova tampak geram dengan lembaga itu karena Sayid Fadhil berani mengangkat pajabat tanpa seizin dari DKS. Nova berharap BPKS tidak diseret ke ranah politik.

“Mengganti orang di level tertentu harus seizin DKS. Kalau saya mau obrak-abrik dari awal, Bapak sudah ke laut. Bukan tidak berani saya, Pak Sayid. Saya masih memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memperbaiki. Tolong jangan antikritik. Kalau tidak mau ditegur ya sudah saya diam saja, kalau DKS diam juga salah,” ujarnya.

Semua persoalan itu dibuka secara terang benderang, lanjut Nova, karena semua tindakan manajemen BPKS selama ini terlihat terlalu personal, terlalu sentimentil, dan terlalu terlihat karakter manusianya. Akibatnya, terjadi perpecahan di internal dan tidak majunya lembaga yang dibiayai APBN tersebut.

“Kalau boleh jujur, terlalu banyak kesalahan yang dilakukan sehingga ini mungkin sumber kenapa kita tidak bekerja di substansinya, kita sering ribut di kulitnya. Tidak sempat kita masuk ke substansi. Yang terjadi kemudian adalah permusuhan-permusuhan personal. Yang semua menggiring kita bukan ke surga,” demikian Nova Iriansyah.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Dr Sayid Fadhil tidak membantah apa yang disampaikan Plt Gubernur Aceh yang juga Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS), Nova Iriansyah. Dia bahkan mengapresiasi DKS karena telah menegur manajemen BPKS sehingga bisa memperbaiki kinerja untuk masa depan.

“Saya sangat apresiasi, sangat setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Kritik itu kan untuk membangun? Jadi, tidak ada yang salah dengan yang beliau sampaikan. Yang jelas dengan teguran dan kritikan ini akan menjadi pemicu bagi saya untuk lebih berbenah lagi,” katanya kemarin pada acara FGD yang digagas YARA.

Sayid mengapresiasi kegiatan yang diadakan YARA tersebut. Melalui kegiatan itu pihaknya akan mencari permasalahan yang tersumbat untuk dibenahi.

“Kalau memang ada sesuatu yang khilaf, salah, atau apa pun namanya, mari sama-sama kita perbaiki. Melalui forum FGD ini kita akan mencari simpulnya di mana yang tersumbat. Jika ada yang perlu dibenah akan kita benah. Manusia itu tidak ada yang sempurna,” sebut lulusan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini.

Terkait sorotan Nova tentang adanya pengangkatan pejabat BPKS tanpa seizin DKS, Sayid Fadhil mengatakan bahwa sebenarnya yang disampaikan DKS masih debatable.

“Saya tidak menyalahkan mungkin peraturannya. Tapi melihat kondisi pada waktu itu, suasana kita agak sedikit genting, ketika KPK masuk. Kadang-kadang harus diskresi, tapi bukan harus melanggar, tapi ada pembenaran,” ungkapnya.

“Cuma (saat itu) saya belum sempat konsultasikan. Sebenarnya, bukan mengganti, tapi meroling saja. Pada level-level tertentu harus diakui salah. Tapi pada kondisi tertentu memang harus dilakukan. Mislnya, di level direktur memang harus izin, tapi di bawah itu sangat normatif,” tambahnya.

Sayid Fadhil menjelaskan, pergantian itu dilakukannya karena dia selalu memantau perkembangan progres pekerjaan setiap enam bulan sekali. Jika ingin memastikan setiap program tidak tersumbat.

“Kan Bapak tahu semua, selalu bicara 17 tahun (BPKS belum ada perkembangan). Pas saya lakukan evaluasi, apa itu salah juga? Tapi saya tidak melihat itu salah benar, tapi saya melihat hikmah dari semua ini. Dengan apa yang kita lakukan ini banyak respons, respons kan tidak harus menyalahkan semua,” terang dia.

Saat ini, menurutnya, BPKS memiliki tiga program utama yang harus diselesaikan. Yaitu, proyek revitalisasi Pelabuhan Balohan Sabang yang merupakan proyek monumental BPKS. “Itu wajib, karena masyarakat kasatmata melihat apa yang telah dilakukan BPKS, jadi itu harus berhasil,” katanya.

Selain itu, Sayid Fadhil akan memperbaiki regulasi tentang bea cukai, tentang perikanan dan tentang tata ruang. BPKS juga akan mendata kembali aset-aset lembaga itu yang selama ini tersebar dan tidak terdata. Saat ini, ungkap Sayid Fadhil, BPKS memiliki 1.600 persil tanah, dan dari total itu baru 300 persil tanah yang ada alas haknya. (mas)