Roda Ekonomi Tahun Ini Terasa Berat dan Mengkhawatirkan, Ini Sejumlah Indikatornya

Senada, Juniman meminta pemerintah memonitor efektivitas kebijakan fiskalnya, misalnya terkait insentif PPh Final UMKM 0,5%.

"Apakah industri meningkat dengan adanya insentif ini? Jangan sampai pendapatan pemerintah berkurang, tapi industrinya juga tidak ikut tumbuh," tandasnya.

Dari sisi belanja, menurut Tim Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019, secara keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, Indef menggarisbawahi, alokasi belanja pemerintah itu masih didominasi belanja pegawai, bantuan sosial, dan subsidi, ketimbang belanja barang dan belanja modal.

"Pertumbuhan belanja sosial dan subsidi ini meningkat untuk membantu mempertahankan daya beli masyarakat," ujar Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Indef.

Baca: Bawa Sekarung Uang saat Beli Motor, Wanita Ini Sebut Tidak Mau Terbebani Utang

Per akhir November 2018, belanja modal dan barang pemerintah mencapai 62,9% dan 77,8% dari pagu APBN 2018.

Sementara belanja pegawai, subsidi, dan bantuan sosial mencapai 86,2%, 116,9%, dan 90,3% dari anggaran. Juniman menaksir, belanja pemerintah di akhir 2018 secara keseluruhan akan mencapai 94%-95% dari pagu APBN.

Pemerintah kembali menggenjot alokasi belanja untuk perlindungan sosial dalam APBN 2019.

Untuk tahun depan, pemerintah menambah anggaran belanja perlindungan sosial sebesar Rp 95,6 triliun menjadi Rp 387,3 triliun.

Baca: Atlet Renang Rusia Tewas Ditikam Kekasih, Minta Putus karena Ingin Konsentrasi ke Olimpiade

Sementara anggaran pendidikan naik Rp 57,9 triliun menjadi Rp 492,5 triliun, anggaran kesehatan naik Rp 15,7 triliun menjadi Rp 123,1 triliun.

Sementara anggaran infrastruktur hanya naik Rp 4,6 trilun menjadi Rp 415 triliun.

Juniman menilai, hal tersebut wajar sebagai upaya pemerintah memasang jaring pengaman perekonomian di tengah ketidakpastian global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Tapi, "Pemerintah sebaiknya mengkaji, apakah penambahan porsi belanja perlindungan sosial itu sejalan dengan manfaatnya. Ini untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran," kata Juniman.(*)

Baca: Tak Mau Berutang, Wanita Asal Sulawesi Nekat Beli Motor Pakai Uang Pecahan Rp 2.000

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pemerintah kurang sigap menghadapi perang dagang