Formasi CPNS Kosong Harus Diusul Ulang

Peserta CPNS yang tidak lulus passing grade saat ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem computer assisted test

Formasi CPNS Kosong Harus Diusul Ulang
MAKMUR IBRAHIM, Kakanreg XIII BKN Banda Aceh 

Pemerintah Aceh akan merasionalisasi semua tenaga kontrak yang bekerja di seluruh SKPA. Untuk tahap pertama, 559 tenaga kontrak yang bertugas di Kantor Gubernur Aceh yang dirumahkan sejak 1 Januari 2019.

Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Wiratmadinata kepada Serambi, Rabu (9/1) mengatakan merumahkan sementara tenaga kontrak bukan tindakan mendadak. “Prosesnya sudah dimulai sejak Juni 2018 dengan keluarnya surat Gubenur Aceh, Irwandi Yusuf,” katanya.

Menurut Wiratmadinata, dalam surat yang dikeluarkan 29 Juni 2018 bertepatan dengan 15 Syawal 1439 oleh Gubernur Irwandi saat itu, ada dua poin yang harus diperhatikan oleh semua kepala SKPA dan kepala Biro di lingkungan Setda Aceh.

Pertama, larangan menambah pengangkatan tenaga kontrak dan kedua perintah rasionalisasi/pengurangan tenaga kontrak atau sejenisnya. “Jadi, ini perintah Gubernur Irwandi Yusuf, yang dijalankan oleh Nova Iriansyah sebagai Pelaksana Tugas Gubernur,” ujar Wira.

Wiratmadinata menjelaskan, langkah rasionalisasi tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh merupakan tindaklanjut surat Gubernur Aceh Nomor 814/19391 itu. Tentu evaluasi itu ditempuh secara elegan, bahkan humanis dan bertahap.

“Langkah ini dilakukan secara elegan. Buktinya, di lingkungan Sekretariat Aceh tidak dirumahkan sembarangan, tapi ditunggu sampai kontrak berakhir yaitu 31 Desember 2018,” sebut mantan dekan Fakultas Hukum Universtas Abulyatama tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Aceh yang diperoleh Serambi menyebutkan total tenaga kontrak yang tersebar di 47 SKPA mencapai 8.904 orang. Terbanyak pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu 1.922 orang.

Pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar gaji tenaga kontrak di seluruh SKPA dalam sebulan mencapai Rp 2,4 miliar atau sekitar Rp 28,8 miliar setahun.

Wiratmadinata mengungkapkan rasionalisasi tenaga kontrak dilakukan secara bertahap di semua instansi. Tujuannya untuk menghindari pemborosan anggaran daerah, karena jumlah pegawai negeri sipil (PNS) juga hampir setara dengan jumlah tenaga kontrak.

Jubir Pemerintah Aceh ini juga mengatakan, kebijakan rasionalisasi itu telah jauh-jauh hari disampaikan, sejak 21 Juni 2018. “Keliru jika ada yang menduga dan malah mengkaitkannya dengan agenda rekrutmen anggota keluarga, apalagi agenda penyingkiran,” tegasnya.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved